Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran DKI 2018 Membengkak, Bappeda: Perlu Direvisi

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati, keluar gedung KPK setelah diperiksa hampir 9 jam,, Kuningan, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati, keluar gedung KPK setelah diperiksa hampir 9 jam,, Kuningan, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta bakal merevisi usul anggaran belanja 2018 yang telah masuk ke sistem penganggaran elektronik (e-Budgeting). Alasannya, jumlah usulan yang dimasukkan satuan kerja perangkat daerah membengkak menjadi 20 ribu kegiatan dengan nilai total Rp 47 triliun. “Terlalu banyak, perlu direvisi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Mei 2017.

Menurut Tuty, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tidak akan mampu mengakomodasi semua usul yang masuk ke pos belanja langsung itu. Pemerintah DKI, Tuty melanjutkan, akan memilah mana usul yang perlu ditahan dan didahulukan. “Kami hold Rp 12 triliun,” ujarnya. 

Tuty juga menyatakan masih harus memasukkan usul tim sinkronisasi gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Usul yang dipilih adalah yang sudah sinkron dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Karena kami sudah harus mengunci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dalam waktu dekat,” kata dia.

Meski begitu, Tuty menilai program usulan tim sinkronisasi tidak akan membuat anggaran belanja DKI melonjak tinggi. Penilaian ini didasari hitungan kasarnya terhadap beberapa program Anies-Sandi yang beririsan dengan anggaran yang sudah disiapkan dalam e-Budgeting. Dengan demikian, program Anies-Sandi hanya menggantikan atau menambahkan program yang sudah ada.

Berdasarkan hitungan itu, alokasi anggaran untuk belanja langsung dalam APBD 2018 diperkirakan tidak jauh berbeda dibanding tahun ini. “Belanja langsung tahun ini Rp 35,5 triliun. Kalau tidak jauh dari 2017, mungkin berkisar Rp 36-37 triliun, ya,” kata Tuty sambil menambahkan, “Ini baru hitung-hitungan, mau kami finalkan dengan pendapatan yang tersedia.”

Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, mengatakan RKPD sudah harus rampung menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per akhir bulan ini. Plafon anggaran lalu akan didorong ke DPRD untuk dibahas.

Saat ini, Saefullah menambahkan, pembahasan dengan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih masih berjalan untuk program hingga lima tahun ke depan. Visi dan misi gubernur terpilih ia pastikan termuat dalam anggaran 2018, menuruti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017.

Menurut dia, ada sedikitnya 473 program hasil penjabaran visi dan misi Anies-Sandi. Sebelumnya, anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin, mengatakan ada 529 kegiatan. Dari semua program itu, Saefullah melanjutkan, "Berapa persen program yang masuk, nantinya tinggal mengurangi atau menambahi dalam diskusi ini.”

Yang jelas, kata Saefullah, program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship bisa masuk. Menurut dia, program ini tidak begitu banyak memakan anggaran. Kegiatan ini bahkan bisa dimasukkan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu mungkin bisa masuk. Itu kan hanya menggaet masyarakat bahwa ini lho peluang usaha. Pada akhirnya, masyarakat berinteraksi dengan perbankan," katanya.

Baca: Rapat dengan DKI, Tim Sinkronisasi Usul Pulau Reklamasi Diaudit

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus juga bisa diusulkan dalam APBD 2018.  Sebab, sudah ada KJP. “Mau ditambah menjadi ‘plus’, ya ditambah,” ujar Saefullah. Namun, dia menambahkan, poin plus dalam program tersebut masih harus dilihat lagi karena anggaran pendidikan DKI Jakarta sudah lebih dari 20 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen.

"Plusnya apa? Kepesertaan atau target?” kata Saefullah. “Jika uang bertambah, harus hitung ulang.” Dia menekankan pentingnya kelenturan postur APBD. “Tapi enggak boleh terlalu banyak juga, nanti sektor lain bagaimana?"

Gubernur terpilih, Anies Baswedan, menyatakan salah satu komitmennya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota. Caranya, menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia dan ketetapan minimal 20 persen dari total anggaran daerah.

Anies juga tidak menutup kemungkinan meningkatkan mutu pendidikan lewat pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan alias CSR. "Nanti dilihat, kami tidak akan gegabah. Semua akan dilihat dan CSR diinstitusikan," ujarnya.

FRISKI RIANA | CHITRA PARAMAESTI | WURAGIL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.