Anggaran DKI 2018 Membengkak, Bappeda: Perlu Direvisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati, keluar gedung KPK setelah diperiksa hampir 9 jam,, Kuningan, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati, keluar gedung KPK setelah diperiksa hampir 9 jam,, Kuningan, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta bakal merevisi usul anggaran belanja 2018 yang telah masuk ke sistem penganggaran elektronik (e-Budgeting). Alasannya, jumlah usulan yang dimasukkan satuan kerja perangkat daerah membengkak menjadi 20 ribu kegiatan dengan nilai total Rp 47 triliun. “Terlalu banyak, perlu direvisi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Mei 2017.

    Menurut Tuty, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tidak akan mampu mengakomodasi semua usul yang masuk ke pos belanja langsung itu. Pemerintah DKI, Tuty melanjutkan, akan memilah mana usul yang perlu ditahan dan didahulukan. “Kami hold Rp 12 triliun,” ujarnya. 

    Tuty juga menyatakan masih harus memasukkan usul tim sinkronisasi gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Usul yang dipilih adalah yang sudah sinkron dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Karena kami sudah harus mengunci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dalam waktu dekat,” kata dia.

    Meski begitu, Tuty menilai program usulan tim sinkronisasi tidak akan membuat anggaran belanja DKI melonjak tinggi. Penilaian ini didasari hitungan kasarnya terhadap beberapa program Anies-Sandi yang beririsan dengan anggaran yang sudah disiapkan dalam e-Budgeting. Dengan demikian, program Anies-Sandi hanya menggantikan atau menambahkan program yang sudah ada.

    Berdasarkan hitungan itu, alokasi anggaran untuk belanja langsung dalam APBD 2018 diperkirakan tidak jauh berbeda dibanding tahun ini. “Belanja langsung tahun ini Rp 35,5 triliun. Kalau tidak jauh dari 2017, mungkin berkisar Rp 36-37 triliun, ya,” kata Tuty sambil menambahkan, “Ini baru hitung-hitungan, mau kami finalkan dengan pendapatan yang tersedia.”

    Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, mengatakan RKPD sudah harus rampung menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per akhir bulan ini. Plafon anggaran lalu akan didorong ke DPRD untuk dibahas.

    Saat ini, Saefullah menambahkan, pembahasan dengan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih masih berjalan untuk program hingga lima tahun ke depan. Visi dan misi gubernur terpilih ia pastikan termuat dalam anggaran 2018, menuruti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017.

    Menurut dia, ada sedikitnya 473 program hasil penjabaran visi dan misi Anies-Sandi. Sebelumnya, anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin, mengatakan ada 529 kegiatan. Dari semua program itu, Saefullah melanjutkan, "Berapa persen program yang masuk, nantinya tinggal mengurangi atau menambahi dalam diskusi ini.”

    Yang jelas, kata Saefullah, program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship bisa masuk. Menurut dia, program ini tidak begitu banyak memakan anggaran. Kegiatan ini bahkan bisa dimasukkan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun ini.

    "Itu mungkin bisa masuk. Itu kan hanya menggaet masyarakat bahwa ini lho peluang usaha. Pada akhirnya, masyarakat berinteraksi dengan perbankan," katanya.

    Baca: Rapat dengan DKI, Tim Sinkronisasi Usul Pulau Reklamasi Diaudit

    Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus juga bisa diusulkan dalam APBD 2018.  Sebab, sudah ada KJP. “Mau ditambah menjadi ‘plus’, ya ditambah,” ujar Saefullah. Namun, dia menambahkan, poin plus dalam program tersebut masih harus dilihat lagi karena anggaran pendidikan DKI Jakarta sudah lebih dari 20 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen.

    "Plusnya apa? Kepesertaan atau target?” kata Saefullah. “Jika uang bertambah, harus hitung ulang.” Dia menekankan pentingnya kelenturan postur APBD. “Tapi enggak boleh terlalu banyak juga, nanti sektor lain bagaimana?"

    Gubernur terpilih, Anies Baswedan, menyatakan salah satu komitmennya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota. Caranya, menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia dan ketetapan minimal 20 persen dari total anggaran daerah.

    Anies juga tidak menutup kemungkinan meningkatkan mutu pendidikan lewat pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan alias CSR. "Nanti dilihat, kami tidak akan gegabah. Semua akan dilihat dan CSR diinstitusikan," ujarnya.

    FRISKI RIANA | CHITRA PARAMAESTI | WURAGIL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.