Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nelayan Pulau Pari Serahkan Bukti Kepemilikan Tanah ke Ombudsman

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Sejumlah perwakilan warga dan nelayan Pulau Pari memberikan pengaduan di depan Gedung Ombudsman RI, Jakarta, 24 Mei 2017. Warga di Pulau Pari terancam terusir terkait klaim PT Bumi Pari yang memiliki 90 persen wilayah Pulau Pari, Kepulauan Seribu. TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah perwakilan warga dan nelayan Pulau Pari memberikan pengaduan di depan Gedung Ombudsman RI, Jakarta, 24 Mei 2017. Warga di Pulau Pari terancam terusir terkait klaim PT Bumi Pari yang memiliki 90 persen wilayah Pulau Pari, Kepulauan Seribu. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Sekitar 70 nelayan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, menyerahkan bukti kepemilikan tanah di pulau itu ke kantor Ombudsman Republik Indonesia, Rabu. Penyerahan bukti tersebut terkait dengan konflik kepemilikan tanah antara warga lokal dan pengembang PT Bumi Pari Asri yang mengklaim menguasai 90 persen lahan Pulau Pari.

“Kami menyerahkan data-data penguasaan tanah di Pulau Pari,” ujar Koordinator Koalisi Selamatkan Pulau Pari, Tigor Hutapea, Rabu, 24 Mei 2017. Tigor mengatakan penyerahan data tersebut menjadi bukti bahwa nelayan adalah pemilik lahan Pulau Pari. “Mereka telah bermukim sejak puluhan tahun silam.”

BacaTerancam Digusur Swasta, Warga Pulau Pari Mengadu

Beberapa tahun lalu, ujar Tigor, mendadak PT Bumi Pari Asri mengklaim telah memiliki sertifikat tanah di Pulau Pari. Mereka kemudian melaporkan seorang warga bernama Edi Priadi, 62 tahun, karena dianggap masuk pekarangan tanah mereka. “Padahal perusahaan tak memiliki bukti kuat telah memiliki tanah di tempat itu,” ujar Tigor.

Perusahaan milik Pintarso Adijanto itu sebelumnya pernah mengaku kepada Tempo telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara juga membenarkan bahwa SHM tersebut telah diterbitkan pada 2015. Lahan itu disertifikatkan atas 80 nama perorangan yang berafiliasi dengan perusahaan. 

“Kami menduga terbitnya puluhan sertifikat SHM dan HGB ini penuh dengan rekayasa,” kata Tigor. Warga Pulau Pari menuding BPN Jakarta Utara melakukan maladministrasi saat menerbitkan sertifikat untuk perusahaan karena sejumlah persyaratan tak pernah dilakukan BPN. Mereka menduga BPN Jakarta Utara tak melakukan pengukuran tanah dan keterangan bebas konflik dari warga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tigor, warga setempat tidak pernah menjual tanahnya ke perusahaan. Mereka juga tak pernah mengenali orang-orang yang berafiliasi dengan PT Bumi Pari Asri. “Kami minta agar Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan ke Pulau Pari bersama warga untuk mencari kebenaran sertifikat yang dikeluarkan BPN,” ucap Tigor.

Ombudsman, ujar Tigor, harus melakukan pemeriksaan terhadap semua sertifikat SHM dan HGB yang terbit di Pulau Pari, yang diduga keras melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997. Tigor juga mendesak agar Ombudsman memberi rekomendasi bahwa telah terjadi maladministrasi atas penerbitan SHM dan HGB yang terbit atas nama PT Bumi Pari.

Baca jugaDilaporkan Warga Pulau Pari ke Ombudsman, Ini Kata BPN Jakut

“Kami minta Ombudsman memberikan rekomendasi agar sertifikat yang terbit di Pulau Pari atas nama PT Bumi Pari dibatalkan,” tutur Tigor. “Kami juga meminta agar Ombudsman menjamin hak atas tanah nelayan Pulau Pari.”

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

4 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


DKI akan Libatkan Swasta Bangun Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu

4 hari lalu

Sejumlah wisatawan berlibur di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 1 Januari 2023. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (KSOP) Kepulauan Seribu menyatakan jumlah wisatawan saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 20.919, atau naik dibandingkan periode tahun 2022 yang hanya sebanyak 5.529 ribu wisatawan di wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
DKI akan Libatkan Swasta Bangun Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu

Heru Budi Hartono mengatakan akan melibatkan pihak swasta dalam membiayai pembangunan lumbung pangan di Kepulauan Seribu.


Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau

4 hari lalu

Warga menjemur rumput laut di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Rumput laut tersebut diijual seharga Rp 7.000 per kilogramnya. TEMPO/Tony Hartawan
Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau

Mida Saragih menilai rencana Heru Budi mengembangkan food estate di Kepulauan Seribu mesti ditunda. Fokus ke penanganan polutan dan dampak industri.


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Kapal KM Parikudus Diterjang Ombak dan Terbalik di Pulau Seribu, Satu Warga Taiwan Hilang

17 hari lalu

Evakuasi KM Parikudus yang terbalik di perairan Pulau Rambut Kepulauan Seribu, Senin, 11 Maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Polres Kepulauan Seribu
Kapal KM Parikudus Diterjang Ombak dan Terbalik di Pulau Seribu, Satu Warga Taiwan Hilang

Kapal KM Parikudus yang membawa 35 orang terbalik di Perairan Pulau Rambut, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan


BMKG Prakirakan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Hujan Ringan pada Minggu Pagi

33 hari lalu

Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  (BMKG) memantau monitor prakiraan cuaca wilayah Jakarta dan sekitarnya di gedung BMKG, Jakarta. TEMPO/Subekti
BMKG Prakirakan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Hujan Ringan pada Minggu Pagi

BMKG memperkirakan sebagian wilayah DKI Jakarta lainnya diprediksi berawan pada Minggu pagi.


Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

46 hari lalu

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris.
Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

Calon anggota DPD Fahira Idris diminta klarifikasi atas dugaan minta kegiatan kampanyenya difasilitasi oleh ASN Dishub.


6 Kapal Kawal Pengiriman Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

49 hari lalu

Pekerja membawa logistik Pemilu 2024  mengunakan perahu motor yang akan didistribusikan ke Pulau Bulang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 7 Februari 2023. KPU Kota Batam menargetkan pendistribusian logistik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yakni Pulau Bulang, Pulau Galang, Pulau Belakangpadang dan Pulau Ngenang selesai pada 8 Februari 2024 dengan menggunakan transportasi laut. ANTARA/Teguh Prihatna
6 Kapal Kawal Pengiriman Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim berupa surat suara untuk 22.515 pemilih, 320 kotak suara dan 320 bilik suara.


Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

17 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Fasos/Fasum dari Pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta di Ruang Pola Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 6 April 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

Heru Budi memberikan piagam penghargaan kepada pengembang pemegang SIPPT/IPPT/IPPR atas capaian pemenuhan kewajiban fasos-fasum kepada DKI Jakarta.


Operasi TMC Cegah Jakarta Banjir, BNPB Tebar Garam di Langit Kepulauan Seribu

7 Januari 2024

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Operasi TMC Cegah Jakarta Banjir, BNPB Tebar Garam di Langit Kepulauan Seribu

BNPB menggelar operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk mencegah Jakarta kebanjiran