Marak Geng Motor, Polisi Imbau Orang Tua Awasi Anak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/Iqbal Lubis

    Ilustrasi. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Kepolisian Resor Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Fadli Widianto membantah kabar tentang geng motor di Tangerang Selatan. “Di wilayah Tangerang Selatan belum ada gangster sepeda motor," katanya, Ahad, 28 Mei 2017.

    Kabar gangster di Tangerang Selatan itu meresahkan masyarakat. Padahal, ujar Fadli, yang ditangkap jajarannya adalah pelaku kriminal biasa yang menggunakan senjata tajam. Agar mudah kabur mereka menggunakan sepeda motor. “Mereka bukan gangster.”

    Baca:
    Waspadai Geng Motor, Polres Depok Tingkatkan...
    Polisi Bekasi Bersama FPI dan FBR Ringkus Geng...

    Menurut Fadli, pelaku yang ditangkap tidak terorganisasi, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki markas, tanpa identitas kelompok, serta tidak memiliki anggota tetap. "Kita tidak dapat menyebut mereka sebagai gangster.”

    Kelakuan mereka, kata dia, hanya meniru apa yang mereka lihat di televisi, berita, serta media sosial. “Perilaku mereka ini imitation of crime."

    Fadli mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke kepolisian baik di pos polisi, kepolisian sektor, polres, atau anggota Polri yang dikenal jika melihat kejahatan. "Berikan informasi tentang kegiatan yang diduga rawan perkelahian dan tawuran.”

    Baca juga:
    Pemkot Tangerang Ancam Tutup Warung yang Langgar Jam Buka
    Menteri Perhubungan Minta Mulai Senin Tak Ada Calo di Terminal

    Para orang tua pun diminta agar mengawasi anak-anaknya saat bepergian maupun saat bersama dengan teman temannya.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Alexander mengatakan agar masyarakat tidak percaya kabar yang viral di media sosial mengenai geng motor atau begal. Ia berjanji akan menangkap pelaku kejahatan jalanan jika mendapatinya. “Patroli, razia, serta penegakan hukum akan kami tingkatkan."

    MUHAMMAD KURNIANTO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.