TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta masyarakat turut membantu mengawasi kendaraan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang dipakai untuk mudik Lebaran. "Perlu (pengawasan masyarakat), asalkan betul-betul objektif," kata Djarot di Balai Kota DKI, Senin, 12 Juni 2017.
Menurut Djarot, PNS seharusnya malu jika ada pejabat mudik menggunakan kendaraan dinas. Sebab, gaji dan tunjangan kinerja daerah yang mereka dapatkan sudah cukup besar.
Baca:
Arus Mudik, Dishub Jateng: Ada Mobil Pemandu di ...
Kota Kediri Bebaskan Pejabat Mudik dengan Mobil Dinas
Selain itu, kendaraan dinas merupakan fasilitas dari pemerintahan yang digunakan hanya untuk menunjang operasional pekerjaan. "Bukan untuk acara keluarga.” Apalagi jika mudiknya sampai jauh ke Sumatera, misalnya. “Atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar. Waduh, jangan," ujarnya.
Djarot pun mengancam akan memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) para pegawai yang terbukti menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sanksi itu, kata Djarot, akan langsung diberikan karena pemerintah DKI memiliki teknologinya. "Kami lihat atas nama siapa, kan keterlaluan, ya," katanya.
Baca juga:
Video Rizieq di Mekah, Kapolda: Sudahlah Pulang, Takut Banget...
Transjakarta Koridor 13, Banten Diminta Bantu Bikin Elevate
Namun, Djarot mengingatkan, jangan sampai pengawasan itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dengan sengaja mencari-cari kesalahan. “Jangan sampai karena perasaan tidak suka, dendam, supaya jatuh dan dikenai sanksi. Oh, itu jahat banget."
Djarot mencontohkan kemungkinan adanya manipulasi laporan. "Misalnya foto, padahal itu bukan Lebaran sekarang, tapi dua tahun yang lalu. Bisa saja hal-hal (terjadi) seperti ini, lho." Ia ingin masyarakat dewasa, begitu juga dengan pemerintah, yang berkewajiban melayani warga.
FRISKI RIANA
