Djarot Usul Gaji PNS DKI Dipotong Rp 1.000 untuk Korpri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau Pasar Grosir Kramat Jati, Jakarta Timur, 17 Juni 2017. Tempo/Friski Riana

    Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau Pasar Grosir Kramat Jati, Jakarta Timur, 17 Juni 2017. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipotong gajinya sebesar Rp 1.000 untuk Yayasan Korpri. "Saya bilang Saefullah, seumpama bisa setiap PNS setiap bulan dipotong Rp 1.000, masa keberatan? kata Djarot menunjuk Sekretaris DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta.

    Djarot mengkalkulasi jika seluruh pegawai yang berjumlah 72 ribu mengumpulkan uang Rp 1.000 per bulan maka akan ada uang sejumlah 72 juta yang masuk ke kas Korpri Jakarta. "Tidak keberatan anggota korpri dipotong seribu bahkn 5 ribu rupiah asal ada manfaatnya. Ditunjukin dulu," kata Djarot.

    Djarot menegaskan Korpri harus memiliki wibawa bila mereka ingin dipercaya serta kepengurusan yang bersih apabila ingin dihormati dan disegani. Ia meminta agar orientasi masuk yayasan tidak membuat anggota berpikir hanya untuk mendapatkan gaji dan keuntungan. Ia ingin semua anggota Korpri dapat memberikan kontribusi.

    Baca juga: Korpri: Rasionalisasi Tingkatkan Kualitas Aparatur Negara 

    "Sudah lama saya enggak mendengar Yayasan Korpi. Mereka ada seperti tidak ada, nampak seperti tak nampak. Alhamdulillah sekarang sudah nampak," ujar Djarot.

    Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga menyinggung aset yang dimiliki oleh yayasan tersebut. Menurut Djarot, banyak aset milik Korpri tidak terurus mulai dari aspek legalitas hingga pengelolaannya. Padahal, kata Djarot, salah satu tugas kepengurusan dan anggotanya, yaitu mendata asetnya.

    "Karena aset itu tujuannya untuk mensejahterakan anggota Korpri. Akan banyak yang hilang enggak diurus. Silakan koordinasi dengan BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah)," ujar Djarot.

    Baca juga: Pesan JK di Hari Korpri, Abdi Negara Harus Merevolusi Mental

    Djarot mencontohkan aset Jakarta yang diserobot orang karena dianggap tak bertuan. Akibatnya, banyak aset milik pemerintah yang diakui milik orang lain. Melalui pengukuhan tersebut, Djarot meminta pengurus Korpri untuk mengelola aset yang ada secara profesional dan bertanggung jawab.

    "Setelah aset ada, untuk apa aset itu? Bisa untuk perumahan misalnya. Di Surabaya itu Korpri kuat banget, perumahan di situ diurus yayasan dan berjalan betul. Kami mohon betul di Jakarta, Yayasan Korpri bisa sampaikan secara terbuka," ujar Djarot.

    LARISSA HUDA|WULAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.