Djarot Ingin Kolong Tol Kalijodo Dipagari

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 1.600 Petugas Gabungan Menggusur Kolong Tol Kalijodo  .TEMPO/Irsyam Hasyim

    1.600 Petugas Gabungan Menggusur Kolong Tol Kalijodo .TEMPO/Irsyam Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengunjungi kolong jalan tol Kalijodo, Jakarta Utara, Jumat, 30 Juni 2017. Dia ingin tempat itu dipagari agar tidak disalahgunakan. "Ini punya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” katanya. “Kalau tidak segera dipagari, nanti dijadikan lokasi tempat main para oknum.”

    Menurut Djarot, kolong jalan tol Kalijodo itu nantinya bisa dijadikan lahan parkir dan taman. Sehingga pengunjung Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo nantinya bisa menitipkan kendaraan di tempat itu. "Kami akan minta izin Kementerian PUPR untuk bikin gate parkir," ujarnya.

    Kolong jalan tol Kalijodo sebelumnya dipenuhi bedeng-bedeng hunian. Pada pertengahan Juni lalu, pemerintah DKI Jakarta menggusur tempat itu. Sekarang, lahan di kolong jalan tol itu menjadi terbuka. Jika tidak segera dipagari, Djarot khawatir kolong jalan tol kembali “diduduki”. Sebab, setelah Lebaran berakhir, biasanya pendatang banyak yang masuk ke Jakarta. "Ini yang harus kita antisipasi,” ucapnya.

    Ihwal para pendatang itu, kata Djarot, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menurunkan tim untuk memantaunya. Pendataan dilakukan mulai 28 Juni hingga 11 Juli 2017. "Bagaimanapun juga kita harus mengetahui mobilitas orang untuk mengidentifikasi siapa pun yang datang ke Jakarta," tuturnya.

    Jika para pendatang itu tinggal di pinggir jalan atau kolong jembatan, termasuk di Kalijodo, Djarot tidak akan segan-segan memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing. Tim pendata nantinya diturunkan di setiap kelurahan, terutama di wilayah yang menjadi titik kumpul para pendatang.

    WULAN | SSN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.