Sabtu, 24 Februari 2018

Depok Pulangkan Pendatang Baru tanpa Tujuan Jelas  

Oleh :

Tempo.co

Kamis, 6 Juli 2017 13:37 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Depok Pulangkan Pendatang Baru tanpa Tujuan Jelas   

    Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CODepok - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan pihaknya akan memulangkan warga pendatang baru yang masuk ke Depok tapi tanpa tujuan yang jelas dan tidak memiliki identitas dari kota asalnya.

    "Kami akan memulangkan pendatang yang terjaring di operasi yustisi. Apalagi mereka tidak punya keahlian sama sekali," kata Pradi, Kamis, 6 Juli 2017. Pradi menuturkan, operasi yustisi kependudukan akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bersama Satuan Polisi Pamong Praja mulai pekan depan. Operasi yustisi akan menyasar sejumlah kawasan yang disinyalir banyak pendatang baru. "Salah satu fokus utamanya juga di kawasan perbatasan," ujar Pradi.

    BacaUsai Lebaran, Depok Adakan Razia Kependudukan di 22 kelurahan.

    Menurut Pradi, Depok bukan kejam jika memulangkan warga luar ke daerah asalnya. Siapa pun, kata dia, boleh tinggal di Depok, bahkan menetap di kota ini, asalkan mengikuti persyaratannya. “Terutama mereka yang mau tinggal harus mempunyai tujuan yang jelas,” katanya.

    Setelah mempunyai tujuan yang jelas, Pradi menambahkan, warga pendatang baru tersebut harus membuat surat keterangan tempat tinggal yang berlaku selama enam bulan. "Jadi kami tidak melarang siapa pun mau tinggal di Depok. Yang penting tujuannya jelas," ujarnya.

    Operasi yustisi, menurut Pradi, juga bisa mencegah pelaku kejahatan tinggal di Depok. Sebab, kata dia, biasanya pelaku kejahatan tinggal berpindah-pindah dan jarang membuat izin tinggal, atau bahkan pindah domisili. "Kami memulangkan juga mempunyai dasarnya. Tidak asal memulangkan mereka yang terjaring," ucapnya.

    Kepala Disdukcapil Kota Depok Misbahul Munir mengatakan operasi yustisi akan dilakukan di 22 kelurahan. Operasi yustisi dilakukan juga untuk menghadapi lonjakan penduduk setelah Lebaran. "Operasi yustisi bisa dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kependudukan," kata Munir.

    Dalam Perda kependudukan tersebut, ujar Pradi, tertuang klausul yang menyatakan setiap penduduk yang datang dari luar Depok dalam waktu 1 x 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT setempat. "Setiap penduduk yang tidak berniat tinggal menetap di Depok lebih dari enam bulan wajib memiliki SKTT yang dikeluarkan lurah setempat,” ujar Munir.

    Baca jugaDKI Adakan Program Bina Kependudukan bagi Pendatang Baru

    Munir belum bisa memperkirakan pertambahan penduduk di Depok pasca-Lebaran tahun ini. Namun, kata dia, jumlah penduduk di kota ini selalu bertambah setiap tahun lebih dari dua persen. "Biasanya setiap tahun pertambahannya bisa mencapai dua persen dari jumlah penduduk yang datang ke Depok," katanya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Pentingnya Memilah Sampah Sesuai Jenisnya

    Pilahlah sampah sesuai jenisnya, sampah organik, anorganik, dan sampah lainnya.