TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan merotasi sekitar 200 pegawai di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017. Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan banyaknya pegawai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dirotasi, karena banyak pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Menurut Saefullah, sebanyak 18 pejabat eselon II akan dirotasi. “Ada wali kota, wakil wali kota, bupati, kepala dinas, sekretaris pemerintah kota. Campuran, ya,” kata Saefullah, Rabu, 12 Juli 2017. “Untuk menyesuaikan kompetensi dari pejabat yang bersangkutan,” kata Saefullah.
Baca: Djarot Segera Merombak Pejabat hingga Tingkat Lurah
Sedangkan eselon III yang diisi kepapa suku dinas, kepala unit pelaksana teknis, kepala bidang, dan kepala bagian, yang dirotasi sebanyak 62 orang. Menurut Saefullah, kinerja para pejabat tersebut tidak akan maksimal bila mengemban jabatan ganda. "Kan kalau double, kerjaan enggak maksimal. Untuk itu ini supaya didefinitifkan, supaya penyerapan (anggaran) sampai Desember nanti bisa maksimal," kata Saefullah.
Saefullah menuturkan, Gubernur Djarot menginginkan agar program-program pemerintah DKI dipercepat, mengingat masa jabatan dirinya tinggal tiga setengah bulan lagi serta beberapa pertimbangan lain. “Namun perotasian di eselon II butuh persetujuan langsung Menteri Dalam Negeri,” ujar Saefullah.
Dari lima ribu pegawai eselon IV, ujar Saefullah, sebanyak 146 orang dirotasi. Perotasian eselon III dan IV, Saefullah menambahkan, cukup dengan persetujuan dari Dirjen Otonomi Daerah.
Menurut Saefullah, setelah pergantian jabatan dari Djarot ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno, belum tentu dilakukan pelantikan atau perombakan, karena hal tersebut masuk dalam anggaran akhir tahun. "Kalau beliau (Anies-Sandiaga) mau melakukan evaluasi, ya, nanti Januari. Itu boleh gubernur baru melakukan perubahan sepanjang mendapat izin dari Kemendagri," ucap Saefullah.
Baca juga: Masa Transisi Tiga Bulan Gubernur DKI, Djarot Akan Rombak SKPD
Saefullah menuturkan, 4 orang lurah akan masuk dalam jajaran SKPD. Mengenai Wali Kota Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu yang di rombak, kata Saefullah, karena kinerjanya dianggap kurang cepat. "Ya mungkin di anggap kurang cepet, kali," kata Saefullah.
WULAN NOVA S | STANLEY WIDIANTO | ALI ANWAR