Ombudsman Jawa Barat Minta Dinas Pendidikan Hapus PPDB Jalur MOU  

Reporter

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Depok - Ombudsman Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan menghapus kebijakan istimewa penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU). "Kami minta dihentikan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Kamis, 13 Juli 2017. Jalur itu dinilai berpotensi mal-administrasi.

Haneda mengatakan banyak menemukan pelanggaran pada PPDB tahun ini, terutama yang melalui jalur MOU. Setiap masyarakat, kata dia, berhak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. "Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan ekonomi dan jenjang sosial," ujarnya.

Sejumlah sekolah di Jawa Barat membuat MOU dengan beberapa lembaga, di antaranya kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Sekolah menyediakan kursi khusus untuk peserta didik dari keluarga yang bekerja di lembaga tersebut. Menurut Haneda, jalur MOU terkesan menjadi tiket masuk istimewa.

Baca:
PPDB di Depok Istimewakan Anak Anggota TNI dan Polri
Gara-gara PPDB Kisruh, Bekasi Tambah Jumlah Rombongan Belajar

Beberapa kepala sekolah mengatakan ada calon peserta didik yang secara akademik tidak memenuhi nilai standar dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Salah satunya, kata Haneda, siswa tidak bisa menyesuaikan diri dengan potensi akademik sekolah itu. "Ada siswa titipan yang drop out," ucapnya.

Ombudsman Jawa Barat menemukan beberapa kasus yang berpotensi mal-administrasi, terutama dari jalur MOU. Di Purwakarta, ada kepala sekolah yang memanipulasi data karena terlalu banyak pihak yang terlibat dalam jalur MOU, di antaranya memalsukan kop surat kejaksaan dan cap basah kejaksaan. "Ini sangat fatal dan bisa berujung pidana," katanya.

Di Karawang, ada sekolah yang memanfaatkan jalur MOU dengan pihak lain, tapi belum ada perjanjian kerja sama dengan pihak itu. Menurut Haneda, kejadian ini jelas menyimpang dari prosedur karena tidak ada landasannya. "Pihak sekolah menjelaskan, MOU akan dilakukan di akhir untuk menyesuaikan dengan kebutuhan," tuturnya.

Baca juga:
Kronologi Pengeroyokan Hermansyah ITB Versi Tersangka
Satu Tersangka Mengaku Pukul dan Jambak Istri Hermansyah

Sedangkan di Kota Bandung dan Depok, sekolah berani mengurangi kuota siswa rawan melanjutkan pendidikan yang seharusnya 20 persen. Kepala sekolah mengalihkan sebagian persentase kuota siswa miskin ke jalur MOU. Menurut Haneda, tindakan tersebut sangat berpotensi mal-administrasi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala sekolah akan berdampak kepada siswa miskin yang seharusnya bisa masuk berdasarkan kuota yang tersisa. "Ini sudah melanggar," ujarnya.

Di Subang, Ombudsman masih menemukan disposisi atau rekomendasi dari kepala dinas pendidikan untuk memasukkan siswa titipannya. "Seperti tahun lalu," katanya. Sebuah SMA di sana tidak paham mengenai jalur MOU. Sehingga calon peserta didik yang punya surat rekomendasi dimasukkan dalam jalur MOU. "Rekomendasinya dari kejaksaan, kepolisian, bahkan lurah."

Simak:
DP Nol Rupiah, Tingkat Kemampuan Menabung Jadi Syarat Peserta
Perampok Pengemudi Ojek Online Tewas Dipukuli Massa di Bekasi

Ketua PPDB SMAN 3 Sahid Yunianto mengatakan menyediakan jalur MOU sebesar 10 persen untuk kepolisian, kejaksaan, komite sekolah, dan SMPN 4. Kuota itu memangkas 5 persen jatah siswa miskin, yang semestinya 20 persen dari jumlah siswa yang diterima. "Kuota siswa miskin memang dibolehkan sekitar 10-20 persen untuk penerimaan jalur non-akademik," ucapnya. Namun Sahid tidak bisa menjelaskan secara detail dasar aturan itu.

Selain menyediakan kuota afirmasi miskin dan kuota MOU, sekolah membuka jalur non-akademik untuk siswa berprestasi 10 persen dan 5 persen untuk anak guru dan dosen. Tahun ini, SMAN 3 menerima 323 siswa dengan sembilan rombongan belajar. "Sebenarnya kuota 324 siswa. Tapi ada satu orang yang tidak naik kelas," ujarnya.

IMAM HAMDI






PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

22 hari lalu

PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

Dinas Pendidikan DKI memperluas cakupan kolaborasi program PPDB Jakarta dengan sekolah swasta.


Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

30 Agustus 2022

Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

Praktek jual beli bangku di dunia pendidikan Indonesia sudah lama dan marak terjadi. Terakhir Rektor Unila pun kena OTT untuk kasus serupa.


Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

18 Juli 2022

Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

Surat sakti anggota DPRD Banten beredar yang berisi nama calon siswa agar diterima di SMA favorit di Tangsel. Dibantah anggota DPRD.


Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

13 Juli 2022

Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

Supaya efisisen, Pemerintah Kota Solo berencana untuk menggabungkan sekolah dasar yang siswanya minim.


Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

12 Juli 2022

Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

Azzam menjadi satu-satunya siswa kelas I di SD Sriwedari 197 Solo dari hasil PPDB zonasi. Meski hanya sendiri di kelas, dia tetap semangat belajar


Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

11 Juli 2022

Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

Sejumlah SD di Kota Solo diketahui masih kekurangan siswa baru lewat sistem PPDB zonasi. Meski begitu, kegiatan belajar tetap berjalan.


PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

3 Juli 2022

PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

PPDB 2022 yang masih berlangsung menimbulkan persaingan ketat demi bisa masuk sekolah negeri


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),


Berikut Prestasi yang Dapat Dipertimbangkan Ikut PPDB Depok 2022 Jenjang SMP

30 Juni 2022

Berikut Prestasi yang Dapat Dipertimbangkan Ikut PPDB Depok 2022 Jenjang SMP

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Depok tahun 2022 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur prestasi dibuka mulai 30 Juni 2022. Pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikannya telah mengeluarkan persyaratannya.


PPDB Jateng 2022 SMA/SMK: Cara Ubah Pilihan Sekolah, Mendaftar, dan Jadwal

29 Juni 2022

PPDB Jateng 2022 SMA/SMK: Cara Ubah Pilihan Sekolah, Mendaftar, dan Jadwal

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 tingkat SMA/SMK Negeri Jawa Tengah telah dibuka pada hari ini, Rabu, 29 Juni 2022 hingga 1 Juli