Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belanja APBD DKI Rendah, Djarot: Nggak Apa-apa, Nanti Kami Jawab

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, 19 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, 19 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai realisasi anggaran yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, masih rendah.

Alasannya, realisasi belanja langsung Pemerintah DKI Jakarta mencapai 75,34 persen dari total anggaran Rp 31 triliun. Dewan berpendapat realisasi tersebut belum maksimal, ditandai dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2016 mencapai Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan daerah.

Baca: Penyerapan Anggaran DKI 2016 Capai 82,15 Persen

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya tidak mau ambil pusing terhadap penilaian DPRD tersebut. Semua penilaian tersebut, kata Djarot, akan memberikan alasan dalam jawaban Pemerintah DKI Jakarta dalam rapat berikutnya.

“Enggak apa-apa, nanti kami jawab. Yang penting dijawab. Pasti yang disoroti penyerapannya, kenapa tidak bisa 100 persen penyerapannya, kenapa tidak bisa 105 persen penyerapannya. Bisa enggak ya penyerapan 105 persen? Pokoknya nanti kamj jawab semuanya,” kata Djarot di DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Manuafa Siahaan, berpendapat realisasi tersebut belum maksimal. “Ditandai dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2016 mencapai Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan daerah," Manuafa.

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Neneng Hasanah, mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah yang tidak maksimal menunjukkan lemahnya perencanaan dari Pemerintah DKI Jakarta.

Menurut Neneng, perlu ada sistem perencanaan terukur dan realistis dengan target pembangunan yang telah ditentukan. "Selain itu, porsi pembelanjaan langsung lebih memprioritaskan pada belanja aset ketimbang belanja program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar Neneng.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani, mengatakan penyerapan anggaran DKI 2016 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena baru mencapai 82,5 persen, belum lagi dengan Silpa yang masih tinggi.

"Apakah Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan perhatian dan peringatan dini sejak awal terhadap potensi rendahnya realisasi anggaran ini?" ujar Yani.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Darussalam, mengatakan belanja langsung merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan Pemerintah DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD Nilai Belanja APBD DKI Masa Ahok Rendah

Menurut Darussalam, belanja langsung menunjukkan gambaran langsung terhadap pembangunan masyarakat. "Jadi, dalam komponen belanja langsung terdapat hak masyarakat untuk menikmati pembangunan, sementara target sasaran tidak tercapai," ujar Darussalam.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.