Heru Budi Jadi Kepala Setpres, Djarot Belum Tentukan Penggantinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono berada diruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 28 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono berada diruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 28 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum menentukan siapa pengganti Heru Budi Hartono sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI. "Nanti. Masih ada (Heru masih menjabat), nanti diganti," kata Djarot di Balai Kota DKI, Selasa, 18 Juli 2017.

    Heru Budi Hartono harus eninggalkan jabatan sebagai Kepala BPKD DKI Jakarta setelah terpilih menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Heru menggantikan Dharmansyah Djumala yang menjadi Duta Besar RI untuk Austria di Vienna.

    Baca: Pasrah Tak Jadi Cawagub, Heru: Banyak Kader Partai yang Baik

    Djarot mengaku menerima informasi bahwa Heru menjadi prioritas pertama dalam seleksi tersebut. "Bagus lho dia. Prioritas nomor urut satu," katanya.

    Menurut Djarot, kinerja Heru selama bekerja di lingkungan pemerintah provinsi DKI juga melatari keberhasilan mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. "Karena dia pintar, rajin, cerdas, daya tahan kerjanya luar biasa," ujarnya.

    Baca: Ahok Didukung Parpol, Heru: Saya Hanya Prajurit

    Heru sendiri tak berkomentar banyak perihal hasil seleksi tersebut. Dia mengaku belum membaca berita dan minta didoakan. "Kemarin keputusan TPA (tim penilai akhir), tapi saya belum tahu secara resmi. Ya doain saja yang baik-baik," kata Heru saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa, 18 Juli 2017.

    Menurut Heru, masih ada proses administrasi yang perlu diurus. Selain itu, kata dia, proses pemindahan dirinya dari PNS DKI ke Sekretariat Presiden membutuhkan waktu. "Kan mungkin perlu waktu perpindahan. NIP (nomor induk pegawai)-nya nasional, jadi NIP-nya tidak masalah," ucapnya.

    Baca: Gagal Jadi Calon Wagub Ahok, Heru Budi: Muka Lebih Cerah 

    Nama Heru Budi Hartono sempat mencuat pada awal 2016. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI saat itu, berencana maju dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017 melalui jalur perseorangan. Karena belum mendapat kepastian dari PDI Perjuangan, partai yang menaungi Djarot, Ahok memutuskan maju bersama Heru.

    Namun, rencana itu urung dilakukan meski pengumpulan KTP sudah mencapai satu juta bersama relawan Teman Ahok. Ahok pun akhirnya maju melalui jalur partai dengan dukungan PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem. Adapun Heru tetap menjadi pejabat DKI dan sempat berkata akan pensiun dini jika Ahok tak jadi gubernur.

    FRISKI RIANA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H