Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Minta Pemerintah DKI Benahi Layanan PTSP

image-gnews
Petugas melayani warga yang mengurus izin usaha di kantor pelayanan perizinan satu atap BPPT Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Petugas melayani warga yang mengurus izin usaha di kantor pelayanan perizinan satu atap BPPT Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi sistem pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Koordinator Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Adlinsyah Nasution memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memperbarui tracking system table perizinan yang diajukan masyarakat.

Baca: Halalbihalal dengan Dinas PTSP, Djarot Ingat Ahok

Adlinsyah meminta bila ada pengaduan langsung terhubung dengan inspektorat dan sekretaris daerah. “Selama ini kalau ada pengaduan selama hanya tembus ke meja kepala dinas," katanya di Balai Kota, Jumat 21 Juli 2017.

Ia juga menambahkan Pemerintah DKI juga harus memverifikasi keaslian dokumen perizinan yang diajukan masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinannya.

Baca: Penyelenggaraan PTSP DKI Butuh 3800 Pegawai

Adlinsyah menuturkan pihaknya akan mendampingi Pemprov DKI untuk terus memperbaiki birokrasi dan menekan tindak korupsi. “Kami akan terus dukung kalau bisa sampai bikin rencana aksi," katanya.

Menurut Adlinsyah pembenahan sistem pelayanan diklaim mampu meminimalisasi tindakan korupsi pegawai di pemerintahan DKI. "Sistem pelayanan di DKI terutama yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah baik dan patut dicontoh daerah lain, tapi kami ingatkan beberapa hal," katanya.

Baca: KTP Jakarta Diusulkan Masuk Pelayanan Satu Pintu

Dia mengatakan pelayanan perizinan di daerah masih rawan terjadinya tindak korupsi seperti operasi tangkap tangan yang pernah terjadi beberapa hari lalu di Bandung, Medan dan daerah lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, masih banyak oknum pegawai pemerintah yang nakal dengan melakukan pemungutan liar untuk keuntungan pribadi terhadap masyarakat yang memproses perizinan.

Baca: DKI Beri Izin Peningkatan KLB Gedung Tertinggi Se-Asia Tenggara

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Subagyo mengatakan pihaknya masih memetakan permasalahan untuk mencegah tindakan korupsi tersebut.

Pihaknya berupaya untuk memperbaiki sistem pencegahan tindakan korupsi di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai rekomendasi dari KPK.

Baca: Sidak di PTSP, Plt Gubernur DKI Temukan Surat Izin Usaha Palsu

"Kami dari perencanaan terus mendorong agar setiap SKPD memperbaiki sistem pelayanan dan kerja internal agar tidak ada upaya untuk bisa masuk dalam korupsi," paparnya.

Tahun 2016 lalu, Pemerintah Provinsi DKI telah menyusun perencanaan dan anggaran secara terpadu dengan hasil rekomendasi dari Korsupgah yang saat ini terus dilakukan pendampingan dari KPK.
Pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi KPK agar sistem perencanaan pembangunan dilakukan dalam satu data sehingga tidak ada akses untuk korupsi.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Pemprov DKI Berencana Terapkan Pajak Hiburan 40 Persen, Politikus PSI Ingatkan Sejumlah PR

20 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pemprov DKI Berencana Terapkan Pajak Hiburan 40 Persen, Politikus PSI Ingatkan Sejumlah PR

Bapenda DKI diminta memastikan uang pajak hiburan masuk ke rekening Pemprov DKI, sehingga uang pajak tersebut menjadi sumber PAD.


Bantu Urus Perizinan, Pemprov DKI Gelar PTSP Goes to Mall di AEON dan Summarecon Kelapa Gading

6 November 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI melaksanakan sosialisasi perihal perizinan di ruang publik bernama PTSP Goes to Mall. Kali ini lokasi pelayanan ada di Senayan City Mall, Jakarta Selatan, Minggu, 5 November 2023. Tempo/Novali Panji
Bantu Urus Perizinan, Pemprov DKI Gelar PTSP Goes to Mall di AEON dan Summarecon Kelapa Gading

Dinas PMPPTSP DKI Jakarta melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di sejumlah mal di Ibu Kota.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


UP PM-PTSP Jakarta Pusat Terbitkan 2.619 Berkas Perizinan Dan Non Perizinan Sepanjang 2022

15 Januari 2023

Papan reklame digital terkait pencegahan virus Corona atau COVID-19 terpasang di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus Corona atau COVID-19 efektiv pada Jumat, 10 April 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
UP PM-PTSP Jakarta Pusat Terbitkan 2.619 Berkas Perizinan Dan Non Perizinan Sepanjang 2022

permohonan pelayanan berkas perizinan dan non-perizinan bisa diajukan warga secara online melalui Jakevo.jakarta.go.id.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

26 November 2022

Petugas yang mengenakan masker dan pelindung wajah memasukkan data pemohon di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta telah dibuka untuk umum sejak Senin, 15 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol tahapan kesehatan Covid-19. Tempo/Tony Hartawan
Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


Karut-marut Perizinan di DKI Usai Holywings Disegel

1 Juli 2022

Suasanya penyegelan salah satu outlet Holywings, The Garrison Kemang di Jalan Bangka Raya Nomor 17, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Selasa, 28 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Karut-marut Perizinan di DKI Usai Holywings Disegel

DPRD DKI mempertanyakan pengawasan Pemprov DKI atas izin usaha Holywings yang tidah diverifikasi dinas. Menunggu viral baru bertindak.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.