Tolak Perppu Ormas, GNPF MUI akan Gelar Aksi 287

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin, dan Pengacara Kapitra Ampera memberikan keterangan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Ahad 25 Juni 2017. Tempo/Istman

    Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin, dan Pengacara Kapitra Ampera memberikan keterangan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Ahad 25 Juni 2017. Tempo/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indoneaia (GNPF-MUI) berencana melakukan aksi menuntut pembatalan Perppu Ormas. Aksi tersebut rencananya bakal digelar 28 Juli 2017 mendatang.

    Kuasa Hukum GNPF-MUI Kapitra Ampera mengatakan, aksi ini akan dilakukan bersama sejumlah ormas yang ada di Indonesia. "Betul, aksi ini dilatarbelakangi oleh penerbitan Perppu Ormas dan pembubaran HTI," kata Kapitra saat dihubungi Tempo, Minggu , 23 Juli 2017.

    Baca: Perpu Pembubaran Ormas Akan Diterbitkan, Begini Reaksi HTI

    Menurut Kapitra, Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintak tidak tepat. Sebab, Perppu ini dianggap bisa membatasi hak warga negara. "Perppunya kan berlaku untuk semua ormas, makanya kami melakukan aksi ini," ujarnya.

    Aksi yang disebut dengan Aksi 287 ini nantinya akan dimulai dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan dengan longmarch dari Masjid Istiqlal hingga ke Istana Presiden.

    Baca: Perppu Ormas Digugat, Wiranto: Menyelamatkan Negara Kok Ditolak 

    "Kami akan berorasi di delan Istana Presiden dan juga membuat petisi menuntut pemerintah  mencabut perppu ormas," ujar Kapitra menjelaskan.

    Kapitra mengklaim aksi ini akan diikuti ribuan massa dari berbagai daerah, bahkan hingga dari luar Pulau Jawa. "Untuk jumlah pastinya saya belum bisa disebutkan," katanya.

    Baca: Penyebab Pemerintah Minta Masyarakat Pelajari Detil Perpu Ormas

    Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait ormas. Proses penyusunan perppu itu sebelumnya dikait-kaitkan dengan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Hukum dan HAM sudah membubarkan HTI.

    INGE KLARA SAFITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.