Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Perpu Ormas, Polisi Belum Terima Rencana Aksi GNPF MUI

image-gnews
Pimpinan GNPF-MUI memberikan keterangan kepada media. MARIA FRANSISCA
Pimpinan GNPF-MUI memberikan keterangan kepada media. MARIA FRANSISCA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi mengaku belum menerima laporan terkait dengan rencana aksi 287 yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) pada 28 Juli 2017. "Kami belum terima, mungkin Senin dari Polda," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besad Asep Guntur Rahayu saat dihubungi, Minggu, 23 Juli 2017.
 
Menurut Asep, pemberitahuan seharusnya diberikan satu minggu sebelum aksi. Kendati belum menerima laporan rencana aksi tersebut, pihaknya sudah memonitor rencana aksi tersebut melalui media sosial.

Baca: Alasan PPP Buka Posko Masukan Perpu Ormas dari Masyarakat 

"Polres belum terima laporan dari peserta aksi. Baru selebaran. Tapi kami sudah monitoring medsos. Kan di medsos sudah banyak," ujarnya.
 
Asep juga menuturkan, pihaknya siap mengamankan serta menjaga aksi tersebut berjalan tertib dan aman nantinya. Ia pun berharap para peserta aksi bisa menyampaikan pendapat dengan tetap mentaati undang-undang.

Baca: Menteri Nasir Beri 2 Opsi kepada Dosen PTN yang Terlibat HTI

"Prinsipnya kan masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh UU. Kami persilakan, yang penting mereka mentaati UU yang ada," katanya.
 
Ditanya soal rencana long march yang mungkin bisa mengganggu arus lalu lintas, Asep menuturkan tak masalah selama peserta berjalan di tempat yang seharusnya, seperti trotoar dan tidak tumpah ke jalan raya.

Baca: Tolak Perpu Ormas, GNPF MUI Akan Gelar Aksi 287 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tidak masalah, selama tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya jalan di trotoar, itu memang buat pejalan kaki kan. Yang penting mematuhi semua peraturan yang ada di UU, kami siap mengawal," ucapnya.
 
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana melakukan aksi menuntut pembatalan Perpu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 28 Juli mendatang. Kuasa hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera, mengatakan aksi ini akan dilakukan bersama sejumlah ormas yang ada di Indonesia.
 
"Betul, aksi ini dilatarbelakangi oleh penerbitan Perpu Ormas dan pembubaran HTI," kata Kapitra saat dihubungi, Ahad, 23 Juli 2017.

Baca: Penyebab Pemerintah Minta Masyarakat Pelajari Detail Perpu Ormas

Aksi yang disebut dengan aksi 287 ini nantinya akan dimulai dengan salat Jumat berjemaah di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan dengan long march dari Masjid Istiqlal hingga ke Istana Presiden.
 
"Kami akan berorasi di depan Istana Presiden dan juga membuat petisi-petisi untuk pemerintah agar mencabut perpu terkait ormas," ujar Kapitra menjelaskan.

INGE KLARA SAFITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

1 menit lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

3 menit lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran di H-2 Idul Fitri, Ini Moda Transportasi Terpopuler

5 menit lalu

Ilustrasi mudik dengan kereta api. TEMPO/Muhammad Hidayat
Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran di H-2 Idul Fitri, Ini Moda Transportasi Terpopuler

Kementerian Perhubungan memprediksi potensi puncak arus mudik lebaran terjadi pada H-2 lebaran atau Senin, 8 April 2024.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

10 menit lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

11 menit lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

17 menit lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

18 menit lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 digelar kemarin. Seperti apa fakta-faktanya?


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

18 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

23 menit lalu

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan rencana lanjutan pengembangan investasi Rempang Eco-city di Hotel Swissbel Batam, Senin 18 Desember 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

Puluhan pimpinan perusahaan asal Tiongkok berkunjung ke kantor BP Batam untuk penjajakan investasi di Batam.


Bermitra Sejak 2009, KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

24 menit lalu

Bermitra Sejak 2009, KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

Kehadiran koperasi dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial.