Penyebab Permukaan Tanah di Jakarta Turun 12 Cm per Tahun

Reporter

Ilustrasi Kota Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta.  Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) The Project for Promoting Countermeasures Against Land Subsidence in Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.
 
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Jepang dipilih karena punya pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 meter di Tokyo. Padahal penurunan tanah di sana sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970.
 
"Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol," kata Imam dalam rilis Kementerian PUPR yang diterima Tempo.
 
Dari catatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir. Dampak lainnya, kata Imam, adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.    
 
Imam mengatakan tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah adalah beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Khusus untuk Jakarta, kata dia, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi. 
 
"Masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM, sehingga berdampak pada penurunan tanah," kata Imam.
 
Berdasarkan monitoring pada patok penanda di daerah Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat sebesar 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan penurunan dimaksud mencapai 1,2 meter.
 
Sementara itu, Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada, mengungkapkan bahwa Jepang  telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama. "September nanti, kami akan mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo. Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan," ujar Tetsuya.
 
Ia menambahkan Jepang akan turut membantu pemerintah mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan-peraturan dan monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah yang parah, hingga penerapan teknologi yang tepat. Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI.
 
Penandatangan Record of Discussion (RoD) itu dilakukan antara Imam Santoso dengan Tetsuya Harada. Hadir pula Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, dan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.
 

EGI ADYATAMA






Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

25 hari lalu

Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

Gladak atau jembatan itu sudah pernah runtuh pascaerupsi Gunung Semeru 2021 dan kini sedang dalam pembangunan kembali.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

28 September 2022

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Pegawai BPN atau Mafia Tanah? Begini Cara Mereka Mempermainkan Sertifikat Tanah

18 Juli 2022

Pegawai BPN atau Mafia Tanah? Begini Cara Mereka Mempermainkan Sertifikat Tanah

Polisi mengungkap aksi para pegawai BPN yang jadi mafia tanah. Menjalankan aksinya dimulai dari kantor. Sertifikat tanah pun dipermainkan.


Kapolda Metro Jaya Soal Mafia Tanah: Banyak Konflik Agraria yang Tak Terselesaikan

18 Juli 2022

Kapolda Metro Jaya Soal Mafia Tanah: Banyak Konflik Agraria yang Tak Terselesaikan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan maraknya mafia tanah karena banyak konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan.


Kementerian ATR Buka Layanan Pertanahan Sabtu-Minggu untuk Kantor BPN Kelas A

8 Juli 2022

Kementerian ATR Buka Layanan Pertanahan Sabtu-Minggu untuk Kantor BPN Kelas A

Kementerian ATR membentuk tim khusus saat kantor BPN kelas A buka pada Sabtu dan Minggu.


Alasan Hadi Tjahjanto Perintahkan Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu

3 Juli 2022

Alasan Hadi Tjahjanto Perintahkan Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk membuka layanan pada Sabtu dan Minggu.


MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

19 Mei 2022

MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

Sistem pembayaran jalan tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) yang menggantikan e-toll bakal diuji-cobakan pada akhir 2022.


Jokowi Tetapkan Santunan Pelepasan Tanah Musnah untuk Proyek Cair 2 Hari

12 April 2022

Jokowi Tetapkan Santunan Pelepasan Tanah Musnah untuk Proyek Cair 2 Hari

Perpres diteken Jokowi pada 6 April dan diundangkan di hari yang sama.


Apa Kabar Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral?

24 Februari 2022

Apa Kabar Terowongan Silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral?

Terowongan Silaturahmi merupakan sebutan untuk penghubung antara dua rumah ibadah yang berbeda, yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta


Komisi II Desak Sofyan Djalil Batalkan Syarat BPJS Kesehatan dalam Pertanahan

21 Februari 2022

Komisi II Desak Sofyan Djalil Batalkan Syarat BPJS Kesehatan dalam Pertanahan

Komisi II DPR mendesak Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil membatalkan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat layanan pertanahan.