TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mengatakan rakyat kini dibebani persoalan baru yakni tunggakan sewa rumah susun yang jumlahnya miliaran rupiah. "Ini jelas, dulu enggak terbebani," kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.
Lulung mengatakan sudah pernah mengingatkan pemerintah DKI saat merelokasi warga yang tinggal di atas tanah negara ke rumah susun. Menurut dia, pemerintah harus memahami bahwa tanah negara yang dikelola oleh masyarakat selama 20-30 tahun yang sudah bernilai ekonomi.
Baca:
Tunggakan Uang Sewa Penghuni Rusun Mencapai Angka Miliaran
Rusun akan Dibongkar, Perumnas Usir Penghuni
Mereka, kata Lulung, juga sudah membayar pajak. "Bayar airnya berapa, parkirnya berapa, belum bayar rumahnya lagi. Ini Fakta," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak asal menggusur, tapi juga memberikan kerohiman. Ia menyarankan pemerintah menurunkan biaya sewa rumah susun kepada penghuni yang menunggak. Biaya sewa harus terjangkau.
Baca juga:
Bulan Patuh Trotoar, 240 Kendaraan Diderek dan Ditilang
Polisi Ungkap Peredaran Narkotika Jenis Liquid
Tunggakan sewa rumah susun di 23 lokasi di Jakarta terus melonjak. Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakannya Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak menjadi Rp 32 miliar.
FRISKI RIANA
