Tunggakan Rusunawa Rp 31,7 Miliar, Djarot: Penunggak Harus Pergi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Bukit Duri mulai pindah ke rumah susun (Rusun) di Rusun Rawa Bebek, Jakarta, 11 Agustus 2016. TEMPO/Subekti

    Warga Bukit Duri mulai pindah ke rumah susun (Rusun) di Rusun Rawa Bebek, Jakarta, 11 Agustus 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI mendata kembali penunggak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di 23 lokasi dengan total tunggakan Rp 31,7 miliar. Setidaknya, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum.

    Djarot mempersilakan para penunggak meninggalkan unit rusunawa tersebut apabila tidak bersedia membayar tagihannya. Pasalnya, kata dia, masih banyak warga DKI Jakarta yang berminat menempati rusunawa. Mereka pun menyatakan sanggup membayar tagihan setiap bulan.

    "Itu bayangkan yang antre ingin dapat rusun sudah mencapai hampir 11 ribu orang. Setiap hari saya terima mereka minta rusun dan mereka bersedia membayar iuran. Hidup di Jakarta emang harus kerja keras, tahan banting," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.

    Baca: Saefullah: Bayar Sewa Rusunawa Lebih Murah daripada Beli Rokok

    Hal tersebut, kata Djarot, sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 3354 Tahun 2017 tentang pelaksanaan penertiban warga rusunawa penunggak. Setelah diberikan surat peringatan kedua, penghuni diminta menyerahkan huniannya secara sukarela kepada pengelola. Bila tidak digubris, akan dilakukan pengosongan secara paksa.

    "Ya, kan peraturannya begitu. Kalau memang sengaja dia enggak mau, ya sudah. Banyak yang mau, lho. Enak, kan? Mereka yang antre banyak yang mau. Kami akan segera memerintahkan Dinas Perumahan untuk mengundang mereka yang antre," kata Djarot.

    LARISSA HUDA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.