Kadin DKI Jakarta Bantah Bakal Menggaji Pak Ogah  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kepala Satuan Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat, AKP Antoni memberikan materi rambu-rambu lalu lintas dalam pelatihan pada 48 sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau Pak Ogah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 23 Agustus 2017. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simaronjang mengaku kaget dengan pernyataan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Paggara terkait dengan niat Kadin menggaji sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau Pak Ogah. Sarman menuturkan pihaknya belum pernah bertemu dengan Dirlantas.

"Kami belum pernah bicarakan soal itu, apalagi sampai ke MOU (nota kesepahaman)," katanya saat dihubungi, Kamis, 31 Agustus 2017.

Sarman juga menyebutkan belum menerima proposal program supeltas itu. Bahkan, kata Sarman, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani juga mengaku belum pernah bertemu Dirlantas saat dia tanyakan.

Baca juga: Polisi Mau Rekrut Pak Ogah, Dishub: Pramuka Sudah Terlatih

"Makanya kami juga bingung, beliau (Halim) bertemu Kadin siapa? Kadin DKI Jakarta yang mana?" katanya.

Menurut Sarman, yang seharusnya mengupahi supeltas adalah pemerintah. Pasalnya, program ini menyangkut pelayanan masyarakat dan pelayanan umum.

"Kadin adalah organisasi nirlaba. Ya, walaupun ini merupakan organisasi bina usaha, tapi kan nirlaba. Jadi, kalau diminta membiayai, ya, kita anggaran dari mana," ujarnya.

Sebelumnya, Halim Paggara mengaku mendapat isyarat dari Kadin terkait dengan program supeltas atau Pak Ogah. Kadin, kata Halim, bersedia memberikan honor bagi para supeltas.

Baca juga: Polisi Masih Kaji Rencana Merekrut Pak Ogah untuk Urai Kemacetan

"Baru dari Kadin yang membuka peluang sebagai orang tua angkat dari Pak Ogah tersebut," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 29 Agustus 2017.

Halim menuturkan, Kadin berniat menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam hal memberdayakan Pak Ogah untuk membantu polisi mengatur lalu lintas. Bahkan diwacanakan sebagai pola ukur untuk bisa diperluas ke seluruh Indonesia. "Ini baru wacana," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI






Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

2 hari lalu

Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

Kamar Dagang dan Perindustrian (Kadin) Indonesia bakal berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, menangah (UMKM) pada tahun 2023.


Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

2 hari lalu

Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini di masa mendatang, produksi 60 persen EV battery atau baterai kendaraan listrik ada di Indonesia.


Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

4 hari lalu

Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

Arsjad menekankan aspek berkelanjutan pada industri fashion perlu menjadi perhatian.


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

4 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

4 hari lalu

Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

Berita mengenai penetapan UMP hingga rencana pemberian 680 ribu rice cooker paling banyak dibaca sepanjang Selasa, 29 November.


Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

5 hari lalu

Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

Kadin menganggap akan ada banyak imbas terhadap ekosistem usaha tahun depan setelah penetapan UMP 2023.


Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

5 hari lalu

Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

Kadin mengklaim pengusaha tidak terlibat dalam proses formulasi UMP 2023.


Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

5 hari lalu

Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

Arsjad mengatakan Kadin menghormati proses kenaikan UMP 2023.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

9 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

10 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

Titik utama BIMP-EAGA adalah membangun integrasi konektivitas antar wilayah di kawasan