Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Dinas Pendidikan Bekasi Usulkan Belanja Komputer Rp 14 M?

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan dana Rp 14 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 untuk membeli ribuan perangkat komputer bagi sekolah menengah pertama negeri di wilayah setempat.

"Untuk kepentingan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Rabu, 6 September 2017, soal belanja komputer dalam APBD itu.
 
Baca: Memasuki Triwulan III, APBD Bekasi Baru Terserap 35 Persen

Menurut dia, dana yang diusulkan tersebut untuk memenuhi kebutuhan komputer di 49 SMP negeri di Kota Bekasi, masing-masing 40 unit untuk satu kelas.

Inay berharap usul tersebut dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan yang sudah mulai dibahas di lembaga legislatif, meskipun APBD tahun ini mengalami defisit hingga Rp 122 miliar. Sebab, kebutuhan komputer dianggap cukup mendesak. "Kami ingin segera terpenuhi buat UNBK tahun depan," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengatakan semua sekolah negeri di wilayahnya sudah seharusnya bisa menggelar UNBK, apalagi letaknya berdempetan dengan ibu kota DKI Jakarta. "Baru SMP Negeri 1 Kota Bekasi saja yang bisa melaksanakan UNBK," ucapnya.

Pada 2018 mendatang, semua sekolah di wilayah setempat diwajibkan bisa melaksanakan UNBK. Karena itu, kata dia, pihaknya ingin secara bertahap mengadakan perangkat komputer setiap tahun. "Setahun minimal satu kelas dari kebutuhan tiga kelas," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Daddy Kusradi mendukung rencana pemerintah daerah yang ingin mengadakan komputer untuk keperluan UNBK. "Karena bagian dari pelayanan di bidang pendidikan," katanya.

Namun Daddy mengembalikan usul pembiayaan pengadaan komputer itu kepada Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bekasi. Menurut dia, usul tersebut masih dalam pembahasan.

Simak pula:

Defisit Rp 122 Miliar, APBD Kota Bekasi Dirasionalisasi

"Dinas mempunyai pos anggaran yang belum diserap dan ingin dialihkan ke pengadaan komputer. Ini masih dibahas," kata anggota DPRD yang juga di Banggar ini.

Mengingat APBD Kota Bekasi tahun ini mengalami defisit, kata dia, banyak pos anggaran di pemerintah dipangkas. Adapun pembiayaan yang sifatnya penting dan mendesak baru dialokasikan. "Sekarang sifatnya skala prioritas. Kalau untuk komputer, menunggu keputusan semua anggota Banggar, saya tidak bisa memutuskan sendiri," tuturnya.

ADI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

6 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menghadiri konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah.
Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

Ketua Umum GSN Rosan Roeslani memastikan organisasi tersebut tidak menggunakan dana dari pemerintahan dalam keberjalanannya.


Sri Mulyani: Presiden Prabowo Minta APBN Digunakan Tepat untuk Rakyat

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani berfoto dengan tiga wakilnya. Instagram/Sri Mulyani
Sri Mulyani: Presiden Prabowo Minta APBN Digunakan Tepat untuk Rakyat

Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama Kabinet Merah Putih adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, dan seterusnya.


Mendagri Tito Karnavian Sarankan Gandeng Investor Benahi Papua Ketimbang Pakai APBD

18 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2024 di Gedung Ksirarnawa Art Center,  Denpasar, Bali, Selasa 8 Oktober 2024. Dok. Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian Sarankan Gandeng Investor Benahi Papua Ketimbang Pakai APBD

Menurut Mendagri Tito, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa diharapkan karena prosesnya membutuhkan waktu.


KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Penggeledahan Dinas Peternakan Jawa Timur

19 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Penggeledahan Dinas Peternakan Jawa Timur

Penggeledahan KPK itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD.


KPK Geledah Dinas Peternakan Jawa Timur buntut Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD

19 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Dinas Peternakan Jawa Timur buntut Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD

Penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah.


Dirjen Bina Pemdes Sebut P3PD Mampu Mempersingkat Waktu Pelatihan Aparatur Desa

19 hari lalu

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu 16 Oktober 2024. Dok. Kemendagri
Dirjen Bina Pemdes Sebut P3PD Mampu Mempersingkat Waktu Pelatihan Aparatur Desa

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dapat mempersingkat waktu pelatihan bagi aparatur desa.


Prabowo Wanti-wanti ke Calon Menteri: Jangan Cari Uang dari APBN

25 hari lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Prabowo Wanti-wanti ke Calon Menteri: Jangan Cari Uang dari APBN

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan agar para calon menteri yang akan mengisi kabinetnya kelak tidak mencari uang dari APBN dan APBD.


Ridwan-Suswono soal Gen Z di Jakarta Kena PHK: Dana Ketahanan 3 Bulan hingga Perbanyak Co-working dan Kopi Gratis

29 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Ridwan-Suswono soal Gen Z di Jakarta Kena PHK: Dana Ketahanan 3 Bulan hingga Perbanyak Co-working dan Kopi Gratis

Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan memberikan dana ketahanan sosial selama tiga bulan bagi Gen Z yang terkena PHK.


Apa yang Disampaikan Alfiansyah Komeng dalam Rapat Perdana DPD Jabar hingga Tuai Pujian?

36 hari lalu

Calon anggota DPD terpilih sekaligus komedian Alfiansyah Komeng (tengah) berfoto bersama koleganya saat mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu 21 September 2024. Sebanyak 580 calon anggota DPR terpilih dan 152 calon anggota DPD terpilih mengikuti pemantapan nilai kebangsaan yang diselenggarakan KPU bersama Lemhanas menjelang pelantikan pada 1 Oktober 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Apa yang Disampaikan Alfiansyah Komeng dalam Rapat Perdana DPD Jabar hingga Tuai Pujian?

Alfiansyah Komeng, yang dikenal sebagai komedian, kini menjabat sebagai anggota DPD Jawa Barat. Ini yang dikatakannya hingga tuai pujian.


Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

38 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penelaahan laporan pengaduan masyarakat di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden RI, Jokowi, Kaesang Pangarep, berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650, sedangkan di Direktorat Gratifikasi KPK tengah mengumpulkan bahan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan Bobby Nasution dan istri Kahiyang Ayu. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

Penetapan tersangka atas Yudi Cahyadi adalah tindak lanjut dari temuan fakta-fakta baru saat proses penyidikan hingga persidangan.