Kenapa Dinas Pendidikan Bekasi Usulkan Belanja Komputer Rp 14 M?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro

    Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro

    TEMPO.CO, Bekasi - Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan dana Rp 14 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 untuk membeli ribuan perangkat komputer bagi sekolah menengah pertama negeri di wilayah setempat.

    "Untuk kepentingan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Rabu, 6 September 2017, soal belanja komputer dalam APBD itu.
     
    Baca: Memasuki Triwulan III, APBD Bekasi Baru Terserap 35 Persen

    Menurut dia, dana yang diusulkan tersebut untuk memenuhi kebutuhan komputer di 49 SMP negeri di Kota Bekasi, masing-masing 40 unit untuk satu kelas.

    Inay berharap usul tersebut dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan yang sudah mulai dibahas di lembaga legislatif, meskipun APBD tahun ini mengalami defisit hingga Rp 122 miliar. Sebab, kebutuhan komputer dianggap cukup mendesak. "Kami ingin segera terpenuhi buat UNBK tahun depan," ujarnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengatakan semua sekolah negeri di wilayahnya sudah seharusnya bisa menggelar UNBK, apalagi letaknya berdempetan dengan ibu kota DKI Jakarta. "Baru SMP Negeri 1 Kota Bekasi saja yang bisa melaksanakan UNBK," ucapnya.

    Pada 2018 mendatang, semua sekolah di wilayah setempat diwajibkan bisa melaksanakan UNBK. Karena itu, kata dia, pihaknya ingin secara bertahap mengadakan perangkat komputer setiap tahun. "Setahun minimal satu kelas dari kebutuhan tiga kelas," tuturnya.

    Sekretaris Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Daddy Kusradi mendukung rencana pemerintah daerah yang ingin mengadakan komputer untuk keperluan UNBK. "Karena bagian dari pelayanan di bidang pendidikan," katanya.

    Namun Daddy mengembalikan usul pembiayaan pengadaan komputer itu kepada Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bekasi. Menurut dia, usul tersebut masih dalam pembahasan.

    Simak pula:

    Defisit Rp 122 Miliar, APBD Kota Bekasi Dirasionalisasi

    "Dinas mempunyai pos anggaran yang belum diserap dan ingin dialihkan ke pengadaan komputer. Ini masih dibahas," kata anggota DPRD yang juga di Banggar ini.

    Mengingat APBD Kota Bekasi tahun ini mengalami defisit, kata dia, banyak pos anggaran di pemerintah dipangkas. Adapun pembiayaan yang sifatnya penting dan mendesak baru dialokasikan. "Sekarang sifatnya skala prioritas. Kalau untuk komputer, menunggu keputusan semua anggota Banggar, saya tidak bisa memutuskan sendiri," tuturnya.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.