TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang masa pemerintahannya berakhir. Pelantikan tersebut akan melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, dan pengawas atau eselon IV.
"Ini dalam rangka mengisi jabatan beberapa pejabat yang masuk rutan (rumah tahanan) dan beberapa yang masuk usia pensiun," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis, 7 September 2017.
Baca juga: Djarot Hadiri Rapat Koordinasi Soal Reklamasi di Kemenko Maritim
Saat ini, menurut Djarot, banyak jabatan yang kosong lantaran adanya beberapa hal, seperti terjerat hukum, pensiun, hingga pindah. Setidaknya, kata Djarot, ada 174 orang yang akan dilantik dan mengisi kekosongan tersebut. "Tidak ada demosi (turun jabatan) di eselon II," ujarnya.
Beberapa pejabat yang akan meninggalkan jabatannya dari eselon II adalah Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta Fatahilah. Mantan Wali Kota Jakarta Barat itu tersandung kasus korupsi dana swakelola Suku Dinas Tata Air tahun 2013, 2014, dan 2015.
Selain itu, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana yang harus meninggalkan jabatannya di eselon II karena sudah memasuki masa pensiun.
Kemudian posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga akan digantikan karena dia sudah pindah ke Istana. Saat ini, ia menjabat Kepala Sekretariat Presiden. Jabatannya akan diisi wakilnya, Michael.
Djarot juga akan melantik Kepala Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Djarot membantah sengaja merombak sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebelum dia lengser dari jabatannya. Pada Oktober 2017, posisi Djarot sebagai gubernur akan digantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.
"Kalau enggak sekarang, berarti kan kosongnya panjang banget. Artinya, ada kekosongan jabatan," ucapnya.
LARISSA HUDA
