Ancol Serahkan Kewajiban Kontribusi Lahan 2,6 Hektare ke DKI

Reporter

Editor

Ali Anwar

Suasana liburan di Pantai Indah Barat, Ancol, Jakarta Utara, 1 September 2017. TEMPO/NAFI

TEMPO.CO, Jakarta -PT Pembangunan Jaya Ancol menyerahkan kontribusi lahan reklamasi Ancol Barat sebesar 5 persen dari luas lahan yang dikelola Ancol secara keseluruhan kepada Pemerintah DKI Jakarta, Jumat pagi.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Paul Tehusijarana mengatakan proses reklamasi Ancol sudah tuntas sejak 2005. “Namun, kontribusi lahan tersebut baru dilaksanakan hari ini setelah adanya kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Paul di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 22 September 2017. 

Menurut paul, penyerahan kontribusi lahan tersebut mengacu pada kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta Nomor LHE-4449 PW.06/5/2011 pada 23 Juni 2011.

Selain itu, penyerahan kontribusi juga mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2012 tertanggal 4 Juni 2012 tentang kontribusi reklamasi Ancol Barat dan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 3 Januari 2011 tentang tata ruang dan pertanahan terkait pengembanga pantai Utara Jakarta. 

"Ancol luasnya yang kami serahkan itu 2,68 hektare. Totalnya tadi yang disampaikan kurang dari 60 hektare, yaitu 56 hektare," ujar Paul

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan lahan yang telah diserahkan oleh Ancol tersebut akan digunakan untuk menunjang pelaksaan Asian Games 2018. “Lahan tersebut akan dibangun untuk venua cabang olahraga layar yang digawangi Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi),” kata Djarot. 

Selain venue olahraga layar, Djarot menambahkan, di atas lahan tersebut akan dibangun rumah singgah untuk kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. “Karena tempatnya sangat berdekatan. Dengan begitu, perwakilan Kepulauan Seribu ada di Ancol Barat, Jakarta Utara,” kata Djarot. 

Menurut Djarot, dengan adanya penyerahan kontribusi lahan Ancol menegaskan bahwa reklamasi sudah dilakukan sejak lama. Adapun dasar hukum reklamasi tersebut mengacu pada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995.

"Ini yang perlu kami ketahui dan tidak benar persoalan reklamasi yang kemarin diramaikan itu ujug-ujug karena posisi nya sejak 1995," ujar Djarot. 

LARISSA HUDA






PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.


4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

5 September 2021

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

Isu pulau reklamasi di Teluk Jakarta mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan pengembang reklamasi pulau H.


MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

3 September 2021

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI belum mau menanggapi putusan MA yang mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H, PT Taman Harapan Indah.


Romantisme Anies Baswedan dan Istri di Hari Ulang Tahun

8 Mei 2021

Romantisme Anies Baswedan dan Istri di Hari Ulang Tahun

Selain dari keluarga, Anies Baswedan juga mendapat kejutan ulang tahun dari pegawai Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota.