Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Tangerang Desak Pemerintah Segera Bangun Ratusan Sekolah Rusak

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyatakan kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Tangerang sudah sangat darurat. Maka, Dewan mendesak pemerintah setempat segera mengupayakan pembangunan ratusan gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai tersebut.Gedung-gedung sekolah yang tersebar di 26 kecamatan itu kini satu-per satu mulai ambruk karena dimakan usia. Sementara yang lainnya dalam kondisi rusak parah. "Kondisi bangunan sekolah tersebut sudah sangat darurat sekali," ujar Ketua Komisi D, Ahmad Kurtubi Suud, kepada Tempo, Sabtu (12/2).Menurutnya, saat ini, ratusan gedung sekolahtersebut tinggal menunggu waktu robohnya saja. Semestinya, kata dia, pemerintah harus punya skala prioritas dalam menangani dan mengupayakan pembangunan kembali gedung sekolah tersebut, tidak harus terbentur dengan aturan yang hasilnya justru akan merugikan pihak sekolah.Dia mengatakan, selama ini, proses pembangunan sekolah hanya berdasarkan laporan dari dinas tapi tidak melihat relitas di lapangan. Pembangunan sekolah tersebut juga tidak didasari dengan kondisi kebutuhan atau skala prioritas sekolah mana saja yang harus diutamakan. Sehingga, kata Kurtubi, semestinya sekolah A yang harus dibangun, tapi malah sekolah B atau C yang dibangun.Selain itu, menurut dia, mekanisme pembangunan sekolah selama ini, juga tidak bisa mengakomodasi sekolah yang harus menjadi skala prioritas. "Justru yang ditenderkan dan dibangun 2005 ini bukan sekolah yang menjadi prioritas," katanya.Menurut dia, apabila harus menunggu APBD 2005 ini, ratusan gedung sekolah yang kini sudah rusak parah dan tidak layak pakai akan ambruk bersamaan. Jika ini terjadi, justru akan menjadi permasalahan baru di mana proses pendidikan akan terbengkalai. "Bagaimanapun juga pendidikan harus berjalan terus," katanya.Untuk itu, kata Kurtubi, DPRD akan merekomendasikan ke pemerintah daerah agar segera menerapkan PP 29 tahun 2000 dan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2000 yang mengatur tentang apabila dalam kondisi mendesak dan darurat, pemerintah bisa melakukan langkah darurat. Menurut Kurtubi, dalam dua aturan pemerintah tersebut, dana dan mekanisme pembangunan bisa diusahahakan tanpa harus menunggu dan terpaku oleh APBD. Menurutnya, dana tersebut bisa diperoleh melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta pembangunan gedung SD tersebut bisa melalui penunjukan langsung tampa ditender.Nawawi Syahroni, anggota dewan lainnya, mengatakan kondisi darurat ini harus segera diatasi dan pemerintah bisa mengeluarkan dana dengan mengambil dari anggaran bencana alam atau anggaran lainnya.Berdasarkan laporan dan hasil pengamatan Komisi D di lapangan, kata Nawawi, kini ratusan gedung SD di semua wilayah Kabupaten Tangerang dalam keadaan rusak parah dan butuh segera perbaikan. "Sudah sangat memperihatinkan dan membahayakan keselamatan siswa dan guru," kata dia.Hasil tinjauan Komisi D di beberapa kecamatan, seperti Cisoka, Kronjo, Pasar Kemis, Rajeg, menunjukkan hampir dua ratus gedung sekolah dalam kondisi tidak layak pakai. "Rusak, rusak parah dan sudah ambruk," katanya.Ada beberapa faktor penyebab ambruknya gedung sekolah itu, di antaranya karena faktor usia, kontruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat dan sejak dibangun sekolah itu memang tidak pernah tersentuh APBD.Menanggapi dana pinjaman sebesar Rp 100 milyar dari Bank Jabar, DPRD menilai, dana tersebut hanya mampu membangun sekitar 100 gedung SD, sedangkan SD rusak dan hampir ambruk di Kabupaten Tangerang berjumlah 600-an. "Semestinya, dengan dana sebesar itu, pembangunan gedung SD tersebut secara kuantitas dan kualitas bisa seimbang," kata Kurtubi.Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, dalam Februari ini saja, puluhan gedung sekolah telah ambruk, di antaranya SD Negeri Sindang Jaya I dan SD Sindang Jaya II, Kecamatan Pasar Kemis, dan SD Negeri I Kronjo, Kecamatan Kronjo. Sementara, puluhan bahkan ratusan sekolah lain dinyatakan hampir ambruk. Di kecamatan Rajeg saja, saat ini ada 13 gedung SD dinyatakan hampir roboh dan tidak bisa digunakan. Ironisnya, proses belajar dan mengajar masih terus dilakukan.Joniansyah
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan pidato tentang Raperda APBD Perubahan 2023 di gedung DPRD DKI, Senin, 11 September 2023. TEMPO/Nur Khasanah
RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.


Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

13 Agustus 2023

Ilustrasi Permata Golf Residences Aerial View. (Dok: PIK 2)
Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

Jubir Anies minta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk ikut campur tangan mencari solusi terbaik soal tembok tinggi yang batasi PIK 2 dan perkampungan


Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.


Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

23 Desember 2022

Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan tersebut juga akan bertambah pada tahun depan dan direncanakan hingga 75 ribu pegawai Non ASN dan pekerja rentan.


IMB Terus Dipersoalkan, Pemilik Padi Padi Picnic: Kenapa Tidak Bangunannya Saja Dibongkar

16 September 2022

Direktur LBH Cakra Perjuangan Boy Kanu dan pemilik Padi Padi Picnic Ground Pakuhaji, Bong Thiam Kim saat memberikan keterangan pers di Tangerang Selasa 6 September 2022. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
IMB Terus Dipersoalkan, Pemilik Padi Padi Picnic: Kenapa Tidak Bangunannya Saja Dibongkar

Kemarin, puluhan orang yang mengaku dari Forum Masyarakat Tangerang Utara menggeruduk restoran Padi Padi Picnic di Pakuhaji.


Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


ASN Pemkab Tangerang Ditangkap Densus 88, Sekda: Orangnya Baik Rajin Bekerja

15 Maret 2022

Ilustrasi Densus 88. ANTARA
ASN Pemkab Tangerang Ditangkap Densus 88, Sekda: Orangnya Baik Rajin Bekerja

Sekda Kabupaten Tangerang menunggu pemeriksaan Densus 88 untuk menentukan status dan sanksi kepada TO, ASN yang diduga ikut jaringan teroris.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.