Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai, tak adanya koordinasi Dapartemen Pekerjaan Umum (DPU), Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan Wali Kota Bekasi menjadi pemicu terhambatnya penyelesaian pembebasan lahan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) Hankam Raya - Cikunir. "Kami sebagai pengawas, sangat menyayangkan siapmereka yang tidak ada koordinasi yang baik. Misalnya,ketika ada kemajuan soal harga, tiba Departemen PUseolah-olah tidak mengetahuinya atau sebaliknya," kataSekretaris Komisi B DPRD Kota Bekasi, Aji Ngumborosaat dihubungi Tempo/i>, Selasa (22/3).Selanjutnya, Komisi A, kata Ngumboro juga meminta Walikota Bekasi segera membuat Surat Keputusan (SK) Walikota baru tentang ketetapan harga tanah yang dilintasi JORR. "Kami juga meminta supaya walikota membuat SK soal harga tanah yang baru setelah SK 14 Juli lalu itu tidak disetujui DPU," kata dia.Dia meminta Walikota Bekasi bersikap tegas denganmenetapkan SK baru. SK baru ini, kata Ngumboro, untukmenetapkan harga lahan di kawasan satu (kawasan tanahyang memiliki sertifikat). "Dengan adanya kepastianitu, lahan yang memiliki sertifikat (zona satu),diganti rugi Rp 1,1 juta," kata dia.Sedangan untuk kawasan (zoning), yang masihbermasalah lainnya, diminta dibicarakan lebih serius dengan mengadakan pertemuan antara DPU, Jasa Marga, Wali Kota atau P2T dan DPRD. "Sebenarnya kita juga meminta SK baru itu, tapi, pertemuan kemarin, Walikota tidakdatang-datang," kata dia.Dewan, kata Ngumboro, sedang mencari waktu bertemu langsung dengan orang yang bisa memutuskan masalah, bukan lagi perwakilan. "Tapi, waktu karena DPU pun tidak datang dan tidak ada walikota, jadi tidak ada kesepakatan," tutur Ngumboro.Ngumboro mengatakan, permasalah utama saat ini adalah penetapan pembayaran menggunakan pembagian kawasan seperti yang diminta DPU. Kemudian Ngumboro juga menjelaskan, bila diadakan pertemuan lagi dengan semua pejabat terkait, dipastikan akan mencapai titik temu.Mengenai SK Walikota baru itu, bila Walikota ragu-ragu, pihak Jasa Marga menunda-nunda lagi pembayarannya, warga bisa mensomasi melalui Gubernur Jawa Barat. Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang jugaKepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah KotaBekasi tidak dapat ditemui dikantornya. Ketikaberulang kali telepon genggamnya dihubungi untukmeminta penjelasan mengenai kemungkinan SK WalikotaBekasi dibuat, tidak ada nada sambung. Siswanto
Iklan
