TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengisyaratkan akan menggusur pantai publik Marunda, Jakarta Utara. Kemungkinan penggusuran terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di sepanjang pantai Marunda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menggambarkan rencana terhadap pantai Marunda yang desainnya masih diproses ini, dengan mengumpamakan pelabuhan di Jepang.
"Jepang itu memiliki pelabuhan di sepanjang pantai. Isinya cuma dermaga, kapal, dan gudang," kata Prijanto usai bertemu Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (9/2).
Pembangunan itu, ia melanjutkan, akan dilakukan beriringan dengan memikirkan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja di pelabuhan.
Dengan demikian Kawasan Ekonomi Khusus berpotensi memberikan masyarakat penghidupan lebih layak ketimbang hanya menjadi nelayan. "Nelayan yang hidup susah bisa lebih baik kalau punya pekerjaan dengan penghasilan tetap," ujarnya.
Meski begitu, ia enggan memastikan kemungkinan dan waktu penggusuran pantai publik tersebut. Alasannya, desain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus masih dalam proses. "Jadi saya belum bisa ngomong pastinya seperti apa," kata Prijanto.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan pengkajian desain Kawasan Ekonomi Khusus di pantai Marunda melibatkan ahli-ahli dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. "Saat ini mereka sedang mengkaji tata ruangnya," ujar Bambang.
Hanya, kata Bambang, pelaksanaan pembangunan tersebut akan menunggu penyusunan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus rampung.
WAHYUDIN FAHMI
