Pajak Progresif Kendaraan Pribadi Bukan Untuk Mengurangi Macet
Kamis, 2 Desember 2010 15:01 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Berkurangnya kemacetan hanyalah fungsi turunan dari pemberlakukan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan. Sehigga DKI mengakui dampaknya terhadap berkurangnya volume kendaraan tidaklah signifikan.
Tujuan utama kebijakan pajak progresif yang akan dilakukan mulai Januari 2011 adalah mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan di DKI. Target pajak yang didapatkan Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar pertahun.
“Pajak adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang mempunyai fungsi turunan mengurangi kemacetan. Sebenarnya tujuan utamanya untuk mendidik agar tidak konsumtif,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Iwan Setiawandi, hari ini.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Iwan berharap dengan penerapan pajak progresif maka setiap orang akan berpikir ulang jika mau menambah jumlah kendaraannya. Jika jumlah kepemilikan kendaraan berkurang maka volume kendaraan di jalanan Ibukota akan berkurang juga dan nantinya kemacetan akan berkurang.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
41 hari lalu
Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Sejumlah Pemda di Indonesia kembali menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2024, ini syarat dan caranya.
2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024
3 Februari 2024
2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024
Aceh dan Jambi telah menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Simak keuntungannya:
Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom
21 Januari 2024
Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom
Jokowi Banta isu Sri Mulyani mundur dari kabinet. Abdee Slank mundur dari komisaris Telkom setelah mendukung Calon presiden Ganjur Pranowo.
Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini
20 Januari 2024
Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini
Pemprov DKI Jakarta menetapkan ketentuan terbaru untuk Pajak Kendaraan Bermotor, berikut penjelasan mengenai pajak progresif.
6 Jenis Pajak yang Patut Anda Tahu, Bukan Hanya Pajak Kendaraan Bermotor
18 Januari 2024
6 Jenis Pajak yang Patut Anda Tahu, Bukan Hanya Pajak Kendaraan Bermotor
Terdapat bermacam jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, salah satunya pajak kendaraan bermotor. Sudahkah Anda mengetahuinya?
Samsat DKI Jakarta Kembali Tutup Pelayanan di Hari Sabtu
6 Januari 2024
Samsat DKI Jakarta Kembali Tutup Pelayanan di Hari Sabtu
Layanan Samsat DKI Jakarta sempat beroperasi selama enam hari dalam sepekan, mulai Senin sampai Sabtu sejak Oktober 2023.
Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Desember 2023
4 Desember 2023
Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Desember 2023
Beberapa wilayah masih memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2023. Berikut daftarnya:
DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya
3 Oktober 2023
DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya
Masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkan layanan tambahan dan insentif di kantor SAMSAT.
Heru Budi Tetapkan Target Pajak Daerah APBD Perubahan DKI dengan Pertimbangkan 2 Hal Ini
15 September 2023
Heru Budi Tetapkan Target Pajak Daerah APBD Perubahan DKI dengan Pertimbangkan 2 Hal Ini
Heru Budi sependapat dengan pandangan fraksi PKB-PPP bahwa Pemprov DKI perlu mengoptimalkan pendapatan lain selain pajak daerah dan retribusi.