“Lokasinya ada 2 unit di Pegadungan Jakarta Barat, 2 unit di Boker Jakarta Timur, 4 unit di Waduk Pluit Jakarta Utara, dan 1 unit di Cipinang Besar Selatan,” kata Kepala DInas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Agus Subardono, Rabu ini.
Agus mengaku tidak hapal dengan masing-masing anggarannya karena tiap biaya membangun di tiap unitnya berbeda. Warga yang dapat menghuni kesembilan Rusunawa itu pun bukan dari masyarakat umum seperti Rusunawa Boker yang terprogram untuk pegawai Dinas Kebakaran dan Rusunawa Pegadungan untuk pegawai Dinas Kebersihan.
“Rusunawa lainnya kami prioritaskan warga bantaran kali atau warga kolong jembatan dan tol,” ujar Agus.
Warga yang menempati Rusunawa, kata Agus, memang dilakukan seleksi dan persilangan data agar sasaran warga miskin dapat tercapai. Selain pendataan, terhambatnya penempatan hunian rusunawa juga disebabkan oleh belum tersedianya utilitas listrik dan air. Hal ini membuat 11 blok Rusunawa belum ditempati oleh warga seperti di Marunda dan Pinus Elok.
“Syarat mendapatkan Rusunawa sebenarnya mudah dengan yaitu memiliki KTP DKI dan berpenghasilan rendah. Tapi kami harus mengecek bener data orang ini dengan kerja sama dengan Walikota masing-masing wilayah. Bayar rusunawa hanya Rp 120 ribu hingga Rp 350 ribu,” ujar Agus.
Untuk meningkatkan managemen pengelolaan Rusunawa, Agus berjanji akan mempertegas skema penagihan uang sewa. Dengan demikian penunggukan oleh warga hingga 2 tahun tidak akan terjadi lagi.
“Kami akan rajin menagih. Kalau udah kelewatan nanti kami suruh keluar,” tandasnya.
RENNY FITRIA SARI
