Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur DKI Tolak Panggilan DPRD DKI

image-gnews
Fauzi Bowo. TEMPO/Nita Dian
Fauzi Bowo. TEMPO/Nita Dian
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan sudah penuhi seluruh ketentuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2010-2030. Sehingga pertemuan yang rencananya akan dimulai pada hari ini oleh DPRD DKI merupakan agenda diluar ketentuan perda tentang tata cara pembuatan Peraturan Daerah.

“Jika ada, pertemuan tambahan ini diluar prosedur badan legislatif, karena kami sudah berkoordinasi dengan Badan Legislatif dan semua sudah jelas tentang RTRW itu,” kata Gubernur DKI Fauzi Bowo, hari ini.

Fauzi menegaskan tidak hadir jika pertemuan tersebut jadi dilaksanakan. Menurutnya DKI telah memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam pembuatan RTRW 2010-2030 sehingga sudah tidak ada masalah yang dibahas dengan pihak eksekutif. “Saya tidak tau siapa yang minta pertemuan itu, sekarang kalau ada pertemuan tambahan silahkan,” kata Fauzi.

Ketua Balegda DPRD DKI, Triwisaksana, mengatakan pemanggilan pihak eksekutif mengenai RTRW 2010-2030 merupakan perintah dari Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. Pertemuan tersebut rencananya akan mengevaluasi Raperda ini secara umum, termasuk menanyakan masukan-masukan penting dari LSM dan masyarakat. Namun Sani, sapaan akrab Triwisaksana, menegaskan tidak ada masalah dalam rancangan RTRW yang telah disusun oleh pihak eksekutif. “Tapi sampai sekarang saya belum tau apakah pertemuan itu jadi atau tidak,” ujar Sani.

Hal yang akan ditanyakan kepada eksekutif adalah mengenai rencana DKI jika Raperda ini realisasinya tidak berjalan sesuai rencana, pertanyaan mengenai reklamasi terkait dengan keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, rencana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta, dan jalan layang bukan tol yang sedang dikerjakan namun belum menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga akhir Maret ini, pihak DPRD DKI pun tidak dapat memastikan kapan RTRW 2010-2030 ini dapat disahka. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan RTRW 2010-2030 harus rampung pada tahun 2010. Dengan begitu, DKI Jakarta telah terlambat hampir tiga bulan dari batas pengesahan tersebut.“Sementara ini kami memakai RTRW 1990-2010. Sampai RTRW yang baru disahkan DPRD DKI,” ungkap Fauzi.

RENNY FITRIA SARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

2 September 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan usai acara Jakarta Investment Forum di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

Anies Baswedan mengatakan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta akan disampaikan pekan depan


Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

27 Agustus 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menukung pemindahan ibukota.
Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

Salah satu kawasan industri baru itu akan memasukkan konsep Segitiga Rebana (Kertajati-Patimban-Cirebon) yang digagas Ridwan Kamil.


Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

10 Juli 2019

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) saat menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Sertifikat tanah merupakan bukti hukum atas lahan yang dimiliki.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi teguran Presiden Jokowi soal lambatnya proses pengurusan izin pengembangan hotel di Manado.


Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

27 Desember 2018

Lokasi panggung bekas konser band Seventeen yang porak poranda usai diterjang tsunami selat Sunda di Beach Hotel, Pantai Tanjung Lesung, Penimbang, Jawa Barat, Minggu, 23 Desember 2018. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang Asep Rahmat menyatakan sebagian besar korban tsunami di Pantai Tanjung Lesung adalah para penonton band Seventeen. TEMPO/Subekti.
Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

Pemerintah menyebutkan penetapan KEK Tanjung Lesung sudah mempertimbangkan berbagai risiko, di antaranya risiko bencana alam tsunami.


Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

15 Oktober 2018

Jalan Kelurahan Balaroa rusak akibat gempa besar yang melanda Palu, Sulawesi Tengah, Ahad, 14 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

Memetakan daerah berpotensi gempa Palu dan tsunami, Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

23 Agustus 2018

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwamenghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Asian Games XVIII Tahun 2018, di Lapangan Gasibu Bandung, Jumat, 3 Agustus 20 18. (dok Pemprov Jabar)
Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

Rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soroja menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat


Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

1 Agustus 2017

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bersiap melepaskan burung jenis Anis di Hutan Raya Djuanda, Bandung, Jawa Barat, 25 Juli 2017. Pelepasan burung liar ini merupakan bagian dari upaya pelestarian satwa yang di antaranya terancam kepunahan. TEMPO/Prima Mulia
Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

Pemerintah Jawa Barat menolak rencana detil tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Deddy Mizwar pertanyakan soal alih fungsi 6 ribu hektare lahan.


Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

11 Juli 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono mengunjungi stan BIG usai Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 27 April 2016. TEMPO/Niko
Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.


Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

7 April 2017

Seniman Tisna Sanjaya mewakili Dewan Kesenian Jeprut Buligir (DKJB) bertelanjang dada saat menyerahkan buku DKJB pada Wakil Gubernur Deddy Mizwar di Gedung Kesenian Naripan, Bandung, 1 Agustus 2016. Deddy mencoba menengahi perseteruan DKJB versi penggiat seni budaya dengan DKJB (Dewan Kesenian Jawa Barat) versi pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

Pemerintah Jawa Barat dikalahkan oleh pengembang kondotel Sahid Cleveland di PTUN.


Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

25 Juli 2016

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani berfoto bersama Staf Ahli Kementerian PUPR Lana Winayati dan Duta Besar negara peserta PrepCom 3 di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016. Tempo/Vindry Florentin
Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

Joan Clos bangga dengan keberhasilan Kota Surabaya memberikan
contoh sebuah kota yang ramah dan nyaman bagi warganya.