Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HUT Jakarta, Masuk Ancol Gratis

image-gnews
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tepat pada hari ulang tahun Jakarta, 22 Juni mendatang, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menggratiskan tiket masuk ke kawasan Ancol. Pengunjung sama sekali tidak perlu membayar di pintu-pintu gerbang yang tersedia.

"Menyambut Ulang Tahun Jakarta, pengunjung bebas masuk Ancol secara gratis," kata FX Husni, Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Rabu, 15 Juni 2011.

Promosi ini, kata Husni, tidak berlaku untuk masuk wahana hiburan yang ada, baik Dufan, Ocean Dream Samudera, Outbondholic, Gondola, maupun Atlantis. "Kalau yang itu tetap harga masuk normal," katanya.

Sejak awal berdirinya pada tahun 1966, Taman Impian Jaya Ancol sudah ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan Jaya sebagai Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejalan dengan peningkatan kinerjanya, pada tahun 1992, status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992 sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, yakni 20 persen dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 80 persen dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta.

Pada 2 Juli 2004, Ancol melakukan go public dan mengganti statusnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dengan status kepemilikan saham 72 persen oleh Pemda DKI Jakarta dan 18 persen oleh PT Pembangunan Jaya dan 10 persen oleh masyarakat.

ARYANI KRISTANTI I ANCOL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkot Jakarta Utara Terima Lahan dari Pengembang Senilai Rp 1,2 Triliun

15 November 2021

Suasana lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2021. Provinsi DKI Jakarta telah keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Index. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pemkot Jakarta Utara Terima Lahan dari Pengembang Senilai Rp 1,2 Triliun

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara menerima kewajiban pengembang berupa lahan dari PT Wilhara Prima Realty senilai Rp 1,2 triliun.


BPAD Pastikan Aset Korpri yang Dijual Bukan Milik Pemprov DKI

15 November 2019

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)  mengikuti upacara peringatan HUT ke-47 KORPRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA
BPAD Pastikan Aset Korpri yang Dijual Bukan Milik Pemprov DKI

Berdasarkan laporan yang diterima Pujiono, aset milik Korpri DKI memang banyak dijual oleh pihak di internal mereka sendiri.


Pindah Ibu Kota Baru, Aset di Jakarta Akan Ditawarkan ke Swasta

18 September 2019

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Pindah Ibu Kota Baru, Aset di Jakarta Akan Ditawarkan ke Swasta

Pemerintah akan menawarkan aset di Jakarta paling cepat tahun depan saat pindah ke ibu kota baru.


Anies Baswedan Sebut DKI Masih Dihantui Persoalan Aset

15 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Kick Off Pembangunan Jakarta International Stadium di Kawasan Sarana Rekreasi Olahraga Sunter, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019. Pembangunan Jakarta International Stadium ini ditargetkan selesai pada tahun 2021 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat
Anies Baswedan Sebut DKI Masih Dihantui Persoalan Aset

Anies Baswedan bakal mengerahkan jajaran pemda untuk bekerja merampungkan berbagai persoalan, termasuk masalah aset.


Cerita di Balik Peralihan Aset di Kayu Putih kepada Anggota DPR

23 November 2018

Puluhan demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Warga Kampung Baru menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Cerita di Balik Peralihan Aset di Kayu Putih kepada Anggota DPR

Warga Kayu Putih, Jakarta Timur menggugat ke pengadilan karena aset DKI yaitu jalan lingkungan ditutup pembeli lahan, anggota DPR dari Partai Hanura.


Mafia Tanah Aset DKI, Daftar Lahan yang Hilang dan Terancam Lepas

8 September 2018

DKI Telah Kehilangan Aset Tanah 19,7 Hektare
Mafia Tanah Aset DKI, Daftar Lahan yang Hilang dan Terancam Lepas

Ratusan ribu meter persegi aset milik Pemerintah DKI Jakarta hilang dan ribuan lainnya terancam lepas yang diduga dilakukan oleh mafia tanah.


Mafia Tanah Merajalela, 179 Ribu Meter Persegi Lahan DKI Lepas

8 September 2018

DKI Telah Kehilangan Aset Tanah 19,7 Hektare
Mafia Tanah Merajalela, 179 Ribu Meter Persegi Lahan DKI Lepas

Mafia tanah diduga bermain sehingga lahan DKI seluas 17,9 ha lepas pada periode 2008-2016.


Mafia Tanah Aset DKI, Lahan 74 Ribu Meter Persegi Terancam Hilang

8 September 2018

Proyek revitalisasi di Pasar Gang Kancil Jalan Keamanan, Taman Sari,  Jakarta Barat. Untuk yang kesekian kalinya aset pemerintah DKI Jakarta berupa lahan terancam lepas.
Mafia Tanah Aset DKI, Lahan 74 Ribu Meter Persegi Terancam Hilang

Pemerintah DKI Jakarta kalah di pengadilan pertama, dan telat mengajukan banding yang diduga akibat permainan mafia tanah.


Anies Baswedan Bela Teguh Hendarwan soal Aset Lahan Waduk Rorotan

31 Agustus 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau ketinggian air di Pintu Air Manggarai, Jakarta, 5 Februari 2018. Anies didampingi Kadis Sumber Daya Air Teguh Hendrawan dan Kepala BPBD DKI Jupan Royter saat meminjau Pintu Air Manggarai. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Anies Baswedan Bela Teguh Hendarwan soal Aset Lahan Waduk Rorotan

Pelapor mengklaim memiliki tanah seluas 9,26 ha di waduk, Anies Baswedan menjelaskan telah memberi bantuan ke Teguh sejak jadi saksi.


Pejabat DKI Jadi Tersangka, 1400 Aset Lahan Belum Bersertifikat

31 Agustus 2018

Proyek revitalisasi di Pasar Gang Kancil Jalan Keamanan, Taman Sari,  Jakarta Barat. Untuk yang kesekian kalinya aset pemerintah DKI Jakarta berupa lahan terancam lepas.
Pejabat DKI Jadi Tersangka, 1400 Aset Lahan Belum Bersertifikat

Dari 2.900 bidang lahan milik pemerintah Jakarta, aset yang telah memiliki sertifikat hanya sekitar 1.500 bidang lahan.