Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Dinas Pendidikan Tantang Komnas Perlindungan Anak

image-gnews
Arist Merdeka Sirait. TEMPO/ Aditia Noviasyah
Arist Merdeka Sirait. TEMPO/ Aditia Noviasyah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto mengaku tidak berkenan menghadiri pemanggilan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terkait kasus penahanan rapor SMP Negeri 1 Cikini. Menurutnya, Komnas PA bukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara. "Komnas PA cuma LSM. Saya tidak ada kewajiban untuk datang," ujar Taufik saat dihubungi, Ahad, 3 Juli 2011.

Taufik menerangkan, pihaknya terbuka terhadap Komnas PA untuk membahas kasus tersebut di kantornya. Jika pertemuan terealisasi, Taufik berjanji akan turut mengundang pihak komite sekolah dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikini. "Biar semuanya jelas," katanya. Dia menilai pemanggilan dirinya tidak logis karena penahanan rapor urusan dalam sekolah. "Hubungannya ke dinas tidak secara langsung."

Sebelumnya, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait memanggil Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, Kepala SMP Negeri 1 Cikini, Subardjo, serta Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Cikini, Adi Junaedi, pada Kamis, 30 Juni 2011, pekan lalu. Pemanggilan itu didasari temuan Komnas PA yang menilai penahanan rapor kenaikan kelas sarat pelanggaran hak anak. Namun, pemanggilan itu hingga kini tidak digubris pihak terkait.

Adi Junaedi membantah adanya penahanan terhadap 125 rapor siswa kelas VII dan VIII saat hari pengambilan. Yang benar, menurut dia, hanya sebanyak 13 rapor. "Empat rapor tidak diambil karena wali murid tidak hadir, 2 karena sakit, dan yang 7 rapor sebenarnya sudah dilihat, tapi tidak diambil," tuturnya, beberapa waktu lalu.

Enam wali murid yang mengadukan masalah penahanan rapor ke Komnas PA sepakat memidanakan kasus ini. Mereka berpendapat pihak sekolah harus diberi sanksi pidana agar kejadian serupa tidak terulang. "Kalau sanksi administrasi saja tidak cukup. Harus ada efek jera," kata Milang, salah seorang wali murid, di kantor Komnas PA beberapa waktu lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan, Jumono, amat berkeberatan pembagian rapor diharuskan barter dengan kupon. Kupon ini diperuntukan wali murid yang belum melunasi Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) sebesar Rp 7 juta. "Ini ambil rapor atau sembako," kata Jumono, Ahad, 3 Juli 2011.

Dalam dokumen foto yang Tempo terima, kupon itu berbentuk kertas kecil. Jika mendapat persetujuan Komite, di kertas itu akan ditulis "acc untuk diberikan rapor". Yang bertanda tangan di kupon itu adalah Sekretaris Komite Sekolah bernama Azis. Pada Jumat pekan lalu, 125 wali murid memprotes karena rapor anak mereka ditahan. Alasan sekolah, wali murid harus melunasi dulu uang SPDB sebesar Rp 7 juta.

HERU TRIYONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

9 September 2013

Seorang siswa SMPN 2 Tangerang bersedih saat pesantren kilat di Masjid Raya Al-Azhom, Tangerang, Banten, (22/7). Pesantren selama 4 hari di bulan Ramadan ini untuk menambah ilmu agama bagi sejumlah siswa-siswi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

Dia mempertanyakan manfaat survei berisi grafik ukuran kelamin laki-laki dan perempuan itu.


Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

7 September 2013

Ilustrasi kesehatan/Berobat/Dokter/Perawat. triarc.co.za
Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

Kuesioner gambar alat kelamin menjadi bagian pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMP dan SMA terkait kesehatan reproduksi. Uji coba berlanjut tahun ini.


Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

7 September 2013

freepicturesweb.com
Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

Kuesioner yang memuat alat vital program UKS kerja sama empat kementerian.


Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

6 September 2013

Siswa beberapa sekolah di Aceh menyanyikan lagu Jepang, Omoiyari (belas kasih sayang) dalam peringatan dua tahun tsunami di Jepang, di SMP 1 Pekan Bada, Aceh Besar, Senin (11/3). TEMPO/Adi Warsidi
Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

Kuesioner bergambar kelamin yang sempat beredar di SMP Negeri 1 Sabang telah ditarik oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Sabang.


Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

6 September 2013

imperfectwomen.com
Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

Perbedaan interpretasi timbul lantaran kurangnya pemahaman dinas kesehatan di beberapa daerah tentang kesehatan reproduksi.


KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

6 September 2013

Ilustrasi Pengukuran Payudara. Shutterstock
KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

Gambar, foto, atau sketsa organ kelamin tanpa penjelasan memadai dianggap bisa mengarah kepada pornografi.


Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

6 September 2013

freepicturesweb.com
Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

AFP, Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong menulis soal kuisioner yang mencantumkan gambar alat kelamin.


Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

5 September 2013

imperfectwomen.com
Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

Seharusnya kuesioner gambar kelamin tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia.


Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

5 September 2013

Ilustrasi
Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

SMP Negeri 1 Sabang merasa tercoreng dan kecewa dengan pihak dinas kesehatan. 'Lembaran itu dibagikan oleh petugas puskesmas dan dinas kesehatan.'


Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

4 September 2013

freepicturesweb.com
Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi remaja di Kota Sabang.