Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adhi Karya Segera Usul Konsep Monorail ke Jokowi  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Beberapa pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Monorail di kawasan Senayan, Jakarta. TEMPO/Novi Kartika
Beberapa pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Monorail di kawasan Senayan, Jakarta. TEMPO/Novi Kartika
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah penghitungan cepat atau quick count pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, PT Adhi Karya segera mengusulkan konsep monorail. "Alhamdulillah yang berpotensi menang Pak Jokowi-Ahok yang notabene tidak menolak, malah men-support ide monorail," kata Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, dalam pesan singkatnya, Jumat, 21 September 2012.

Ia menjelaskan, konsep link transportation monorail didukung oleh feeder yang melewati kawasan bisnis dan komersial, stasiun MRT, shelter busway, dan airport train. "Jadi, rutenya nanti dari Tanah Abang yang sekaligus menjadi deponya, lalu melewati Waduk Melati, HI, Dukuh Atas, Kuningan, Mega Kuningan, dan kawasan SCBD Senayan," Kiswo mengatakan.

Total rute yang dilewati itu adalah 13 kilometer dengan 16 stasiun, melewati 21 mal, 110 gedung perkantoran, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen. Satu rangkaian monorail terdiri atas empat gerbong yang masing-masing berkapasitas 200 orang.

"Dengan adanya feeder yang disediakan, orang-orang yang turun dari kereta, bisa langsung naik monorail yang terkoneksi ke gedung-gedung dengan cepat, nyaman, dan terhormat," ujar Kiswo.

Konsep bisnis yang akan disusulkan adalah B to B atau busniness to business dengan Adhi Karya, PT LEN Industri, dan PT INKA, beserta konsorsium dengan BUMD. Kiswo menegaskan, proyek ini tidak menggunakan APBD.

Beberapa waktu lalu, Kiswo mengatakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 3,7 triliun. Sumber dana berasal dari perusahaan dan utang perbankan.

Namun, ia mengatakan risiko dari tidak digunakannya APBD dalam konsep ini adalah tarif tinggi yang memberatkan masyarakat. Kiswo mengusulkan solusi adanya subsidi atau substructrure dari Pemda DKI. "Infrastruktur, kan, pada dasarnya kewajiban pemerintah mengenai konsep public private partnership," kata Kiswo.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyatakan agar Adhi Karya melakukan penyempurnaan terhadap tiang pancang konstruksi. "Ini kan tinggal izinnya saja, lagipula tidak minta uang negara. Jadi, agar Adhi Karya segera mem-propose ke gubernur yang baru," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI, Fauzi Bowo, menolak rencana pembangunan tersebut. Fauzi mengatakan proyek terdahulu di Jakarta, rute Senayan-Kuningan, dinyatakan berhenti karena dianggap tidak layak. Sebagai gantinya akan dibuat proyek bus layang (elevated bus) dengan memanfaatkan tiang-tiang pancang monorail yang sudah dibangun.

Kiswo menambahkan, usulan konsep monorail yang diajukan BUMN konstruksi itu berbeda dengan usulan yang ditolak oleh Foke tersebut. "Ini semua proyek dalam negeri mulai dari gerbong, electric system, ticketing, serta operatornya."

SATWIKA MOVEMENTI

Berita Terpopuler
Kedubes AS Ditutup, Perdagangan Indonesia-AS Jalan

Investor Asing Mulai Minati e-Commerce Indonesia

MUI Bantah Lobi Label Halal di UEA Gagal

Maskapai Lokal Angkut 50 Persen Penumpang Internasional

Boediono Buka Indonesia International Motor Show

Rasio Utang Swasta Naik Akibat Ekspor Merosot

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.


Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar tokoh persatuan dan pembangunan dari PPP di DPW PPP, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 30 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana
MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung
Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.