TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2013 diperkirakan akan molor. Sebab, Gubernur DKI Jakarta yang baru saja terpilih, Joko Widodo, harus menyesuaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan program-program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, seharusnya APBD 2013 disahkan setiap 30 November. "Pasti molor. Tetapi kan yang disampaikan tidak begitu banyak," ujar dia di Jakarta, Senin 22 Oktober 2012.
Dia mengatakan, pihak KUA dan PPAS akan diterima DPRD DKI pada Selasa, 23 Oktober 2012. Setelah itu, Dewan akan membahas anggaran yang direncanakan pemerintah daerah tersebut selama satu pekan. Selanjutnya, pembuatan RAPBD bisa berlangsung selama 2 minggu. "Setelah itu, akan disampaikan dalam rapat paripurna dan dibahas selama 1-2 bulan. Jadi memang akan mundur," kata Ferrial.
Meski demikian, Ferrial menuturkan, toleransi ketok palu APBD 2013 bisa diundurkan hingga 20 Desember mendatang. Kementerian Dalam Negeri pun memiliki batas waktu untuk mengevaluasi RAPBD yang diajukan, sehingga anggaran sudah bisa digunakan pada 1 Januari mendatang. Jika tidak, anggaran tidak akan bisa diturunkan tepat waktu pada 1 Januari. "Kalau mundur, ya mundur semua pembangunannya," ujar dia.
Penyesuaian KUA dan PPAS yang dilakukan Jokowi, menurut dia, adalah hal yang wajar. Sebab, setiap pemimpin daerah memiliki program kerja masing-masing. Apalagi, Jokowi baru terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Tidak mungkin gubernur yang baru memakai KUA dan PPAS yang telah disampaikan kepada kami beberapa bulan lalu," tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saat ini pihaknya terus menggodok KUA dan PPAS. Dia berharap rencana anggaran untuk DKI Jakarta itu bisa diserahkan ke Dewan. "Kami mengerjakannya siang-malam. Pagi-pagi tadi Alhamdulillah selesai di lingkup internal kami. Besok, 23 Oktober, akan kami serahkan ke Dewan," katanya.
Gubernur Jokowi terus mempercepat pengerjaan KUA dan PPAS dan berharap dapat mengakomodasi seluruh visi-misinya dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama--yang telah dilontarkan selama masa kampanye pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta. Sedangkan untuk RAPBD, dia bersama seluruh pejabat pemerintah daerah akan mulai menggodoknya mulai hari ini hingga akhir pekan ini. Dia pun meminta setiap kepala dinas di lingkup pemerintah DKI Jakarta memaparkan seluruh agenda yang akan diusung pada tahun depan.
Dia mencontohkan, di bidang transportasi, berbagai gebrakan akan dilakukan. Begitu pula dalam hal penataan kampung menjadi kampung susun. Adapun untuk Dinas Pekerjaan Umum, pengerukan kali--baik yang sedang, kecil, maupun besar--akan dilakukan. "Kalau pendidikan dan kesehatan, anggarannya sudah naik sedikit-sedikit. Program Kartu Pintar dan Kartu Jakarta Sehat juga sudah termasuk di dalamnya. Kalau saya lihat anggarannya sudah lebih dari cukup. Kalau pengelolaan dan manajemennya benar, itu lebih dari cukup."
Dalam rapat pembahasan KUA PPAS, Jokowi merencanakan anggaran sebesar Rp 42 triliun, yang nantinya menjadi patokan pembahasan RAPBD 2013.
SUTJI DECILYA
