TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mempersilakan stafnya mengunggah video rapat ke Internet perlu ditiru semua pimpinan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sebagai cerminan terbentuknya good government di Indonesia," kata Ade saat dihubungi, Rabu, 14 November 2012.
Menurut Ade, langkah Basuki menjadi cerminan transparansi dan akuntabilitas sebuah proses pemerintahan. Ade menambahkan, pemimpin bersih adalah yang berani menunjukkan isi dari sebuah proses jalannya pemerintahan.
"Selama ini masyarakat hanya tahu sedikit tentang bagaimana proses pemerintahan berlangsung karena birokrasi tertutup," katanya. Selain itu, langkah ini tentunya akan mencerdaskan masyarakat sehingga bisa mengawal kebijakan yang lebih baik.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof A. Chaniago, berpendapat sama. Menurut dia, karena yang dibahas dalam rapat adalah sebuah kebijakan untuk masyarakat, publik harus tahu. "Apalagi pembahasan APBD, di mana sumber anggarannya dari rakyat," ujarnya.
Menurut Andrinof, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Publik, mengunggah video adalah hal yang lumrah, bahkan sebuah terobosan. "Asalkan tidak berkaitan dengan keamanan negara, seperti rencana militer atau kepolisian," katanya.
Video rapat Ahok diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video berdurasi 46 menit itu memperlihatkan Ahok marah-marah. (Baca: Unggah Rapat ke YouTube, Ahok Bantah Narsis)
SYAILENDRA
Berita Terpopuler
Ahok Minta Wapres Boediono Pangkas Tender Boros
Basuki ''Ahok'': Saya Bukan Customer Service
Identitas Agama Hambat Warga Akses Layanan Publik
Basuki: Kartu Sehat Bisa Dinikmati Seluruh Warga
Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo