TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan keluar-masuk keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD dapat dipantau oleh setiap masyarakat secara online. Sistem yang merujuk pada E-Audit itu dianggap dapat menekan tindak Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
Menurut Jokowi, sistem yang digagas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan langkah baik dalam mengurangi kecurangan. "Yang paling penting setiap hari kita bisa telusuri penggunaan uang, dengan sendirinya nanti pendapatan kita juga akan terus bertambah," kata Jokowi dalam forum dialog “Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi” di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Kamis, 13 Desesmber 2012.
Saat ini Sistem keuangan Seluruh Satuan Kerja atau Satker di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terintegrasi dalam E-Audit. Kebijakan ini bertujuan menekan tingkat persinggungan antara Auditor dan Auditi.
Nantinya, Jokowi menginginkan agar pajak restoran, pajak reklame dan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dapat juga terkoneksi dengan sistem E- Audit. "Prinsipnya kami mendukung E-audit, karena APBD DKI Jakarta ini besar sekali. Kalau penggunaannya tidak ada menejemen kontrol yang baik maka akan sangat berbahaya."
Kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta merilis 737 satuan kerja di Ibu kota sudah terintegrasi dalam pusat data BPK. Sehingga data tersebut dapat digunakan tidak hanya oleh BPK namun juga oleh pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan.
PARLIZA HENDRAWAN
Baca juga
Jokowi Akan Sontek Sekolah dan Rumah Sakit Turki
Bakso Daging Babi Ada Juga di Jakarta Utara
Kenapa 14 Warga Gugat SBY, Jokowi, dan 2 Menteri?
Polisi di Koja Ingin Jadi Guru
