Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Mobil Dinas Tangerang Rp 10,3 Miliar

image-gnews
Seorang warga melintas di dekat mobil dinas yang terpakir di halaman Pusat Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Banten, Kamis (9/8). ANTARA/Lucky.R
Seorang warga melintas di dekat mobil dinas yang terpakir di halaman Pusat Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Banten, Kamis (9/8). ANTARA/Lucky.R
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang--Pemerintah Kabupaten Tangerang akan membeli 40 unit kendaraan dinas dengan anggaran mencapai Rp 10,3 miliar. Puluhan kendaraan dinas berbagai tipe dan merek itu diperuntukkan untuk Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang baru, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas hingga 29 Camat diwilayah itu.

"Kendaraan operasioal ini untuk menunjang kinerja pimpinan," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Kamis 6 Maret 2013.

Kepala Bagian Umum Kabupaten Tangerang Ahmad Subagya Wijaya mengatakan pagu anggaran pembelian mobil dinas tersebut sudah disiapkan dan dianggarkan dalam APBD 2013 ini. "Jadi tinggal dibeli saja," katanya.

Menurut Subagya, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang baru yaitu Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah akan mendapatkan dua kendaraan dinas masing-masing Toyota Camry 2500 CC seharga Rp 600 juta perunit dan Toyota Fortuner 2700 CC seharga Rp 450 juta per unit.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang juga akan mendapatkan dua kendaraan dinas yaitu Corolla Altis 2000 CC seharga Rp 400 juta perunit dan Toyota Fortuner. Sehingga total untuk kendaraan dinas tiga pejabat tinggi Kabupaten Tangerang itu mencapai Rp 3,4 miliar.

Selain itu, empat Kijang Innova 2000 CC seharga Rp 211 Juta juga dibeli untuk pejabat eselon II pemerintahan tersebut. "Untuk pejabat eselon II setingkat dengan kepala Dinas tahun ini baru empat dari 15 kebutuhan yang bisa direalisasikan," kata Subagya.

Sementara untuk 29 Camat di Kabupaten Tangerang akan masing-masing akan mendapatkan Toyota Rush seharga Rp 211 juta perunit. Satu unit Hilux Single Cabin 2000 CC seharga Rp 189 Juta akan dibeli untuk kendaraan operasional Kabupaten Tangerang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Besarnya anggaran untuk membeli kendaraan dinas tersebut membuat miris sejumlah kalangan. "Mengapa kalau untuk sifatnya bermewah-mewah anggarannya besar dan cepat dikucurkan, sementara untuk masalah-masalah yang penting dan semestinya menjadi prioritas justru terabaikan," ujar Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Eni Suhaeni.

Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, kata Eni, adalah salah satu pihak yang menentang keras rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut. "Alangkah baiknya jika anggaran itu di gunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, bantuan untuk para siswa miskin atau penanganan balita bergizi buruk yang saat ini jumlahnya masih sangat banyak," katanya.

Eni mencatat, tahun ini Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya menganggarkan Rp 5 milyar atau hanya setengahnya dari anggaran mobil dinas itu untuk beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. "Dengan Rp 5 milyar hanya berapa siswa yang menerima bantuan pendidikan itu?" katanya.

Menurutnya, semestinya pemerintah daerah harus lebih peka dalam mengalokasikan anggaran untuk membantu dunia pendidikan. "Kenapa anggaran untuk kendaraan dinas bisa lebih besar, sementara untuk pendidikan sangat kecil," katanya.

JONIANSYAH

Baca juga:
Pelaku Mutilasi di Tol Suami Sendiri

Ada Tiga Faktor Kejahatan Marak di Jakarta Timur

Sidang Rasyid Rajasa Dipadati Fan Raffi Ahmad

Korban Mutilasi dan Suami Sudah 10 Tahun Bersama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

37 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.


Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

37 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

KPK telah memecat pegawai bidang administrasi Novel Aslen karena terbukti menilap uang perjalanan dinas.


Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

38 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

Eks admin kedeputian penindakan KPK, Novel Aslen, diduga menilap uang perjalanan dinas Rp 550 juta.


Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

41 hari lalu

Yudi Purnomo Harahap, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri yang juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK dan eks Penyidik KPK memberikan pembekalan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa di Program Studi Akuntansi Sektor Publik (ASP) Politeknik Bombana (Polina), pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024. Foto Istimewa
Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.


KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

42 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama tiga wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata dan Nurul Gufron (kanan), memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023, KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp.525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penanganan dugaan kasus korupsi mantan pegawai KPK bernama Novel Aslen Rumahorbo masih penyidikan.


KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

19 September 2023

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.


Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

13 Agustus 2023

Ilustrasi Permata Golf Residences Aerial View. (Dok: PIK 2)
Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

Jubir Anies minta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk ikut campur tangan mencari solusi terbaik soal tembok tinggi yang batasi PIK 2 dan perkampungan


Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

3 Juli 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas BPKP di Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.


Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

26 Juni 2023

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi.


Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

26 Juni 2023

Presiden Joko Widodo bersama Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau Pasar Pal Merah, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. Kunjungan ke pasar merupakan agenda rutin Jokowi dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H. Memantau harga kebutuhan pokok dan dampaknya baik untuk pedagang dan masyarakat. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

"Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.