Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tol Depok-Antasari Terganjal Pembebasan Lahan

image-gnews
Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi I di kawasan Cimanggis, Depok. ANTARA/Andika Wahyu
Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi I di kawasan Cimanggis, Depok. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Rencana beroperasinya ruas tol Depok-Antasari pada 2014 tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, banyak lahan yang belum dibebaskan. "Sulit sekali membebaskan tanah, apalagi kami masih pakai aturan lama," kata Direktur Utama PT Citra Waspphutowa, Tri Agus Riyanto, kepada Tempo, Senin 10 Juni 2013. 

Lahan yang terbebaskan hanya 25-30 persen dari total panjang ruas seksi I Antasari-Sawangan sepanjang 12 kilometer. Sementara total panjang ruas tol mencapai 21,54 kilometer. Dana yang telah dikeluarkan mencapai Rp 500 miliar dari total dana pembebasan lahan sebesar Rp 1,8 triliun

Lahan yang telah dibebaskan pun dalam kondisi terpencar mulai dari Jakarta sampai Depok. Ini melewati delapan kelurahan di Jakarta dan Depok. Untuk Jakarta antara lain Cilandak Barat, Cilandak Timur, Ciganjur, dan Cipedak. Sedangkan di Depok antara lain Pangkalan Jati Baru, Gandul, dan Krukut.

Tri mengatakan lambannya pembebasan lahan karena masalah klasik. Ia mencontohkan sejumlah warga masih kurang setuju dengan harga yang ditawarkan. "Padahal kami sudah pakai appraisal independen dengan harga bagus, tapi masih belum diterima," katanya. 

Hambatan bukan sekadar urusan harga, saat harga disepakati belakangan ada surat kepemilikan tanah belum lengkap atau bahkan hilang. Tim pembebasan bisa menghadapi 2 ribu kepala keluarga untuk menyelesaikan persoalan sertifikat. "Belum kalau salah ukur, harus ke BPN lagi, ngantri lagi," katanya.

Proyek itu masuk dalam ruas tol mangkrak yang diproritaskan Pemerintah Pusat. Proyek ini juga masuk tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan proyek ini. "Pemda punya tugas khusus. Tahun ini saja, ada 13 proyek yang mesti dibebaskan tanahnya. Jadi tugas itu mesti dibagi," kata Tri. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian Tri terus memcari peluang agar proyek bisa cepat dimulai tanpa harus menunggu lahan terbebaskan 100 persen. "Kami mencoba dalam waktu dekat ini, kalau sudah mendapat lokasi yang tepat akan mulai konstruksi," katanya. 

Ruas tol Depok-Antasari merupakan satu dari 24 ruas tol mangkrak yang diharapkan dapat rampung tahun depan. PT Citra Waspphutowa sebagai pemegang konsesi dan badan usaha jalan tol ruas tersebut terdiri dari tiga badan usaha milik negara konstruksi, yaitu PT Hutama Karya,PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk, dengan porsi kepemilikan saham masing-masing sebesar 12,5 persen.

Proyek tol Depok-Antasari mengalami lonjakan nilai investasi hingga dua kali lipat yaitu sebesar Rp 4,767 triliun dari sebelumnya Rp 2,515 triliun. Beban yang menjadi tanggung jawab BUJT ini melampaui rencana bisnis empat tahun lalu.

Untuk membangun seksi I dibutuhkan dana sebesar Rp 3,073 triliun. Sementara untuk seksi II dari Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 1,694 triliun.

SUTJI DECILYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

22 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

30 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

49 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

15 Oktober 2023

Normalisasi Ciliwung di RT 09/06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI
Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

Usulan tambahan anggaran 2024 dalam rapat Raperda APBD DKI 2024 bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.