Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gara-gara Demo, Guru Honorer Depok Diintimidasi

image-gnews
Ratusan guru honor dan guru swasta membawa poster dan spanduk ketika mengadukan nasibnya ke DPRA di Banda Aceh, Aceh, Senin (14/5). Mereka menuntut pemerintah mencabut PP Menpan No 5 tahun 2010. ANTARA/Ampelsa
Ratusan guru honor dan guru swasta membawa poster dan spanduk ketika mengadukan nasibnya ke DPRA di Banda Aceh, Aceh, Senin (14/5). Mereka menuntut pemerintah mencabut PP Menpan No 5 tahun 2010. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Depok--Sejumlah guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Depok pada Senin, 17 Juni 2013 lalu mendapat intimidasi. Salah satu guru yang ikut aksi unjuk rasa, Rosidah, mengaku dipanggil oleh kepala sekolah lantern bergabung dalam Front Pembela Honorer Depok (FPHD) saat itu. "Bukannya nasib berubah, ternyata saya malah diancam," kata Rosidah yang ditemui di DPRD Kota Depok, Rabu, 19 Juni 2013.

Lantaran tidak ada pembelaan dari Pemerintah Kota Depok, maka sejumlah guru honorer itupun mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok hari ini, Rabu, 19 Juni 2013. Tuntutan yang diminta guru honorer adalah ketetapan status dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saat mendatangi DPRD Kota Depok, para guru diterima oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari dari Partai Gerindra.

Rosidah yang mengajar di SDN Tugu IX mengatakan, dirinya diberikan dua pilihan oleh kepala sekolahnya. Pertama, dirinya diminta untuk mengundurkan diri atau kedua dirinya akan dipecat oleh sekolah. Dirinya sangat menyesalkan adanya intimidasi tersebut. Karena selama 25 tahun mengajar dirinya masih terkatung-katung nasibnya.
"
Pada dasarnya, tuntutan yang diminta FPHD hanya ketetapan status. Pasalnya, mereka merasa diperlakukan diskriminasi terhadp 320 tenaga pendidik honorer. Mereka sebenarnya telah mengantongi Surat Keterangan pengangkatan PNS yang sudah ditandatangani Wali Kota Depok sebelumnya, Badrul Kamal pada tahun 2004. Faktanya, pemkot justru tidak melakukan pengangkatan terhadap 320 guru yang masuk kategori 1 itu.

Guru lainnya, Fida yang mengajar di SDN Mekarjaya, Sukmajaya mengatakan juga sempat ditanyakan oleh pengawas sekolah tentang aksi demo itu. Namun, ditanya seperti itu mereka hanya diam dan tidak menanggapinya. "Kalau saya sih tidak apa-apa, tapi kalaupun diintimidasi saya sudah siap," katanya. Fida mengaku siap membeberkan janji-janji pemerintah tentang pengangkatan mereka sebagai PNS.

Salah satu pendamping FPHD Nur Rambe mengatakan, dari 320 guru honorer tersebut hanya 15 orang saja yang ikut unjuk rasa. Dan kini nasib mereka semakin tak jelas karena mendapat intimidasi. "Alasannya guru tidak boleh unjukrasa, karena mereka adalah pendidik, khawatir ditiru anak-anak muridnya," kata guru olah raga di salah satu SD di Citayam ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menduga, intimidasi dilakukan secara sistematis langsung diarahkan oleh birokrat di atasnya, yaitu Dinas Pendidikan Kota Depok. "Karena dari cerita mereka, setelah mereka menghadap kepala sekolah dan diberi opsi tersebut, mereka juga harus menghadap salah seorang pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok," kata Yeti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia sangat menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kota Depok yang menyelesaikan masalah dan kritik dengan cara yang jauh dari rasa keadilan. Selain itu, dia juga sangat menyayangkan sikap pejabat Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Depok yang tak kooperatif menyelesaikan masalah para guru honorer. "Saya sudah minta audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah untuk minta klarifikasi tentang ini pada hari Selasa, ternyata tak ada yang datang," katanya.

Menurut dia, lantaran tidak adanya transparansi database tentang jumlah guru honorer maka masalah ini menjadi semakin rumit. Dampaknya, guru honorer tersebut menjadi terkatung-katung. "Ini protret buram pendidikan dan tenaga kerja di Pemkot Depok," katanya. Sebagai misal, kata dia, buruknya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan para honorer. "Mereka mengabdi bertahun-tahun, nasibnya tak diperhatikan," kata Yeti.

Seperti diketahui, belasan guru honorer sekolah negeri Kota Depok yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Kota Depok (FPHD) menggeruduk Balai Kota Depok untuk menemui Wali Kota Nur Mahmudi Isma'il. Mereka datang atas kekesalan yang telah bertahun-tahun mereka pendam kepada pemerintah yang dinilai berjanji bohong untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS)."Kami menuntut Wali Kota Mengakomodir kami. Karena selama ini kami terus dinjanjikan untuk diangkat menjadi PNS, tetapi selalu diingkari dan diabaikan," kata salah seorang guru honorer, Nur Komar dalam aksi itu.

ILHAM TIRTA

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta
| Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah



Baca juga:

Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT

Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM

BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni 

Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

46 hari lalu

Ilustrasi sakit perut (pixabay.com)
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas


Hari Guru Sedunia, Berikut 9 Fakta Menarik Guru di Seluruh Dunia

6 Oktober 2023

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Hari Guru Sedunia, Berikut 9 Fakta Menarik Guru di Seluruh Dunia

Data UNESCO di Hari Guru Sedunia, dunia membutuhkan 69 juta guru untuk mencapai tujuan penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di 2030.


Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

22 Januari 2023

Marka jalan dua arah di Nusantara Raya Depok. TEMPO/Ricky Juliansyah
Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

Pelaku usaha dan warga di sekitar Jalan Raya Nusantara, Kota Depok, berharap pemerintah kota tidak lagi memberlakukan kebijakan Sistem Satu Arah


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 Oktober 2022

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO/Instagram/imambhartono
Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Akun Twitter Pemkot Depok Sempat Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI

9 Januari 2022

Ilustrasi Twitter. qz.com
Akun Twitter Pemkot Depok Sempat Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok menjelaskan akun Twitter Pemkot Depok itu dijalankan oleh satu admin. Mengaku dihack.


Dinkes Depok Soal Terbuncit Vaksinasi Covid-19: Distribusi Terbatas

21 Juli 2021

Tenaga kesehatan menyuntikkan Vaksin Covid-19 kepada warga di Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 17 Juni 2021. Vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksin Indonesia Bangkit RS Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, diperluas tak hanya untuk warga ber-KTP/domisili Depok, tetapi juga semua WNI dengan sasaran lansia dan pralansia (minimal 50 tahun), pendamping lansia dan pralansia, dan petugas pelayan publik. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dinkes Depok Soal Terbuncit Vaksinasi Covid-19: Distribusi Terbatas

Pemerintah Kota Depok mengakui pihaknya memiliki kendala dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang sedang digalakkan pemerintah.


SIL UI dan Pemkot Depok Kembangkan Aplikasi Lapor Banjir

30 Maret 2021

Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) mengembangkan aplikasi
SIL UI dan Pemkot Depok Kembangkan Aplikasi Lapor Banjir

Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store itu memiliki fitur penyediaan informasi banjir perkotaan.


Lampaui Target Daerah, Angka Stunting Kota Depok 5,31 persen pada 2020

1 Januari 2021

Ilustrasi stunting. freepik.com
Lampaui Target Daerah, Angka Stunting Kota Depok 5,31 persen pada 2020

Mencegah munculnya stunting, Dinas Kesehatan memberikan suplemen gizi kepada remaja puteri dan ibu hamil serta melatih petugas dan kader kesehatan.


Depok Siapkan PSJ UI Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Tanpa Gejala COVID-19

25 Desember 2020

Pasien Covid-19 berstatus OTG melihat keluar jendela saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Wisma Makara UI, Depok, Jawa Barat, Rabu, 2 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Depok Siapkan PSJ UI Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Tanpa Gejala COVID-19

Pemerintah Kota Depok mengembangkan penambahan fasilitas isolasi mandiri di Guest House PSJ UI, untuk pasien tanpa gejala dengan kapasitas 40 orang.


Depok Menuju New Normal, Waktu Salat Jumat Diperpendek

5 Juni 2020

Sejumlah umat muslim melakasanakan salat jumat pasca Pemprov DKI memperbolehkan kegiatan beribadah di Masjid Al Ma'rifah di Jakarta, 5 Juni 2020. TEMPO/Fajar Januarta
Depok Menuju New Normal, Waktu Salat Jumat Diperpendek

Pemkot Depok membolehkan beberapa masjid melaksanakan Salat Jumat usai kebijakan PSBB berakhir atau menuju new normal.