TEMPO.CO, Jakarta--Anggota DPRD DKI Taufiqurrahman Rusdi menilai langkah Gubernur DKI Joko Widodo dalam hal transparansi masih setengah hati. Meski mengapresiasi strategi Jokowi, dia menyebutnya belum efektif. “Transparansi baik, tapi tidak menyeluruh. Setengah hati,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Jumat 14 Juni 2013.
Dia mencontohkan, transparansi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipampang di kantor kelurahan dan kecamatan. Seharusnya, penjabaran APBD tidak berhenti di situ, melainkan harus diperbarui sesuai penggunaannya. “Di situs www.jakarta.go.id tidak dibuka secara detil peruntukannya apa. Harusnya kinerja anggaran bisa diakses.”
Sebab, Taufiq mengaku masih menerima keluhan dari warga soal sulitnya mengakses dana di Kecamatan Cempaka Putih dan Kemayoran, Jakarta Pusat. “Misalnya warga mau membuat kegiatan karang taruna, tetap saja sulit mendapat dana.” Padahal menurut dia, tingkat kelurahan saja mendapat dana lebih dari Rp. 3 miliar setahun.
Anggota Dewan asal Partai Demokrat ini pun mengkritik seleksi terbuka alias lelang jabatan lurah dan camat. Berdasar aturan, jabatan struktural diganti hanya saat ada yang kosong. Dia tidak setuju lurah dan camat aktif ikut lelang. “Kalau yang sudah pensiun atau meninggal enggak apa-apa.”
Dia mempertimbangkan lurah dan camat sudah puluhan tahun meniti karir dari bawah. Mereka pun harus melalui sekolah khusus, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. “Bagaimana perasaan mereka?”
Sementara, belum ada jaminan lurah dan camat yang terjaring melalui lelang benar-benar kompeten. “Belum pernah terjadi di republik ini, belum ada bukti keberhasilannya.”
Tidak berhenti di situ, dia juga menyebut sikap wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama mengunggah video rapat ke situs YouTube sebagai pencitraan. "Itu bukan transparansi, tapi pencitraan."
Dia menyayangkan Ahok menyebar video saat dia memarahi staf. Menurut Taufiq, itu tidak sesuai asas pemerintahan yang baik. “Buat apa itu? Mau nunjukin dia jagoan? Punya kuasa?” Baginya itu tidak etis. “Kalau mau maki-maki silakan tapi jangan di-upload.”
ATMI PERTIWI
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
