TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan bahwa pengadaan kendaraan pengumpan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki adalah hal yang harus diperhatikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Kedua hal itu sama penting menurut Danang, bahkan kalau bisa dikerjakan secara bersamaan. Namun, jika diukur berdasarkan skala prioritas, perbaikan fasilitas pejalan kaki adalah hal yang perlu diperhatikan terlebih dulu.
"Kalau prioritas, antara fasilitas pejalan kaki atau kendaraan pengumpang, ya fasilitas pejalan kaki dahulu," ujar Danang Parikesit kepada Tempo saat diskusi masalah transportasi di Jakarta, Senin, 4 Juni 2013.
Danang menjelaskan, fasilitas pejalan kaki harus diperhatikan karena inilah jalur utama pejalan kaki ke transportasi massal. Terlebih, 60 persen pejalan kaki adalah pengguna transportasi massal. Jika fasilitas pejalan kaki tidak diperhatikan, diragukan transportasi massal akan dicintai. Soalnya, orang sudah terlanjur malas untuk berjalan ke tempat keberangkatan transportasi massal. (Baca: Ahok Janji Busway Melintas Tiap 3 Menit)
"Kalau orang mau ke angkutan umum saja susah, bagaimana dia bisa mencintai angkutan umum. Karena itu program yang kami dorong adalah investasi besar-besaran untuk pejalan kaki," kata guru besar ilmu transportasi UGM ini.
Danang melanjutkan, memperbaiki fasilitas pejalan kaki bukanlah hal yang rumit dilakukan. Selain cepat dan mudah dikerjakan, biaya perbaikannya relatif murah. Efek dari perbaikan pun dapat langsung dirasakan masyarakat. Bisa dimulai dengan memperbaiki trotoar. Apalagi, hingga kini trotoar yang ada di Jakarta belum layak. Trotoar Jakarta masih kurang dari standar minimal 1,5 meter. Selain itu, kerap digunakan untuk memotong jalan ataupun menjadi tempat pedagang kaki lima.
Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.
ISTMAN MP
Berita Lainnya:
Kenapa Jokowi Sulit Atasi Macet dalam 6 Bulan
5 Kebijakan Transportasi yang Harus Dicatat Jokowi
Ulang Tahun, Jokowi Banjir Pesan di Twitter
Lelang Camat-Lurah, Kebijakan Paling Reformis
Jokowi-Ahok Diminta Hati-hati Reformasi Birokrasi
Ahok, Amarah dan Data