Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan DPRD DKI Bingung Usulan Tarif Angkutan

image-gnews
Pengemudi Mikrolet, KWK, dan Metromini berunjuk rasa di depan balaikota DKI Jakarta, (20/11). Mereka menolak Perda No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang transportasi yang dianggap merugikan. TEMPO/Tony Hartawan
Pengemudi Mikrolet, KWK, dan Metromini berunjuk rasa di depan balaikota DKI Jakarta, (20/11). Mereka menolak Perda No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang transportasi yang dianggap merugikan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum menyetujui kenaikan tarif angkutan umum meski harga solar dan premium bersubsidi sudah naik lebih dari dua pekan. Hingga Senin 8 Juli 2013, DPRD DKI masih belum menyepakati besaran tarif. Padahal Dinas Perhubungan telah menyerahkan draft usulan kenaikan tarif sejak dua pekan lalu.

"Kami pimpinan masih belum sepakat dengan beberapa hal," kata Ferrial setelah rapat pimpinan membahas kenaikan tarif di Gedung DPRD Jakarta pada Senin, 8 Juli 2013.

Menurut Ferrial, ada dua hal yang menjadi kendala kesepakatan. Keberatan pertama, pimpinan Dewan bingung dengan perhitungan kenaikan tarif usulan Dinas. Dewan perlu mempelajari lebih dalam perhitungan, seperti alasan kenaikan tarif pada bus ukuran sedang dengan mikrolet sama.

Dalam perhitungan Dinas, tarif bus kecil naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, dan bus sedang naik dari Rp 2.000 menjadi Rp. 3.000. "Sama-sama menjadi Rp 3.000 padahal biasanya bus berukuran sedang lebih mahal," kata dia.

Pemberian insentif menjadi kendala yang masih belum disepakati pimpinan Dewan. Menurut Ferrial, pemberian suntikan tersebut tidak perlu. "Karena bisa menyumbang pendapatan daerah dari sektor retribusi," kata dia.

Dalam usulan pemerintah ada penghapusan tiga biaya retribusi yaitu uji kir, retribusi sarana emplasemen terminal, dan retribusi untuk izin trayek. Tetapi, Ferrial menilai kenaikan tarif tidak ada hubungannya dengan retribusi.

Para pimpinan Kebon Sirih menilai pengusaha yang akan diuntungkan jika tarif dinaikan dan retribusi dihilangkan. "Artinya hitung-hitungan kenaikan sampai 40 persen terlalu besar," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politisi Partai Demokrat ini membantah jika dewan dianggap menghambat.  "Pembahasan kenaikan tarif yang lalu pun sampai dua bulan," ujarnya.  Dia mengatakan dewan butuh dua hari untuk membahas soal kenaikan tarif ini.

Sementara itu, sekalipun dewan belum mengetuk kepastian kenaikan tarif, tarif beberapa jenis angkutan sudah mulai dirasakan oleh pengguna jasa transportasi umum di ibukota. Sebagai contoh untuk bus berukuran sedang seperti Kopaja dan Metromini, naik 25 persen dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500.

Untuk yang berukuran minibus seperti mikrolet kenaikannya kurang lebih sama. Sedang untuk bus ukuran sedang dan besar ber-AC belum mengalami kenaikan. "Ini saja kami masih nombok karena kenaikan harga premiumnya cukup tinggi," kata seorang kenek yang ditemui Tempo di Kopaja 502 yang melintas di depan Kebon Sirih.

SYAILENDRA

Topik Terhangat
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Berita Lain:
Eggi Sudjana Lolos Calon Gubernur Jawa Timur

Tiru Jokowi, Calon Gubernur PDIP Blusukan ke Pasar

Inilah 21 Negara Tempat Snowden Meminta Suaka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

27 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

35 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

38 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

43 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

52 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

52 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

54 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

55 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.


Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

57 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungli di Rutan KPK.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

59 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?