TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahwa masalah transportasi Ibu Kota akan semakin semrawut dengan datangnya mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
“(Jalanan) Akan lebih kacau kondisinya,” kata Jokowi, begitu dia biasa disapa, dalam dialog pendidikan di Yogyakarta, kemarin. “Dan Jakarta yang kena dampaknya duluan karena pasti paling banyak yang dapat. Pasti itu."
Jokowi mengaku tak alergi terhadap hadirnya mobil murah. Asal, transportasi massal Jakarta sudah siap, sehingga kemacetan bisa berkurang. Masalahnya, kata Jokowi, Indonesia, termasuk Jakarta, sangat terlambat membangun sarana transportasi massal.
"Kalau transportasi massal siap, mau ada mobil pribadi gratis pun tak masalah," kata Jokowi.
Pemerintah merestui produksi dan pemasaran mobil LCGC. Namun mobil murah ini dikhawatirkan membanjiri Jakarta dan menambah kemacetan. Ketua I Gabungan Penjualan Kendaraan Bermotor, Jongkie D. Sugiharto, mengakui bahwa sekitar 65 sampai 75 persen dari target penjualan mobil nasional, 1,1 sampai 1,3 juta unit, dipasarkan di Jakarta dan sekitarnya.
Agar mencapai target akhir tahun ini, produsen otomotif menggenjot penjualan mobil murah. Tahun ini, produsen memproduksi 30-40 ribu unit mobil murah. Toyota dan Daihatsu mengaku sudah mendapat pesanan 23 ribu unit. Antara 65 persen hingga 75 persen pemesan itu berasal dari Jabodetabek.
Wakil Presiden Boediono berkukuh mengatakan mobil murah ini "hanya" menambah 3 persen kendaraan yang ada saat ini. Pemerintah pusat, kata dia, tak lepas tangan terhadap masalah kemacetan. Pemerintah pusat dan DKI telah menyepakati langkah penyelesaian kemacetan tanpa menghentikan atau membatasi produksi mobil murah.
“Kita tidak perlu menghambat orang beli mobil,” kata Boediono saat membuka pameran mobil di Kemayoran, Kamis lalu. Dia menambahkan, kemacetan tak boleh diatasi dengan mengorbankan kepentingan industri yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi.
Kemacetan merupakan masalah besar bagi DKI Jakarta. Jakarta telah menyiapkan enam langkah, yakni sistem bayar untuk masuk jalanan tertentu (electronic road pricing atau ERP), menaikkan tarif parkir di pusat kota, pembatasan penggunaan mobil dengan nomor ganjil-genap, membangun mass rapid transit, monorel, serta memperbaiki busway. Namun tak semua rencana itu mulus.
Pengamat kebijakan publik, Yayat Supriyatna, berpendapat, kebijakan mobil murah tak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI. Pasalnya, rencana jangka panjang DKI adalah 60 persen mobilisasi warga menggunakan transportasi umum, bukan mobil pribadi. Adapun pakar transportasi UGM, Danang Parikesit, meminta pemerintah menyelesaikan ketersediaan transportasi massal dahulu. "Keberadaan mobil murah membuat perbaikan angkutan umum bakal sia-sia,” kata Danang.
ANANDA THERESIA | PRIBADI WICAKSONO | ATMI PRATIWI | WANTO
