Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Masih Punya Utang Rekomendasi BPK  

image-gnews
Ekspresi Jokowi saat mengikuti acara
Ekspresi Jokowi saat mengikuti acara "Meeting of The Governors and Mayors of the Capitals ASEAN" di JW Mariot Hotel, Jakarta, (19/09). Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Badan Pemeriksa Keuangan mencatat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo punya utang rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu 2009 hingga semester I 2013, tercatat BPK menelurkan 3.140 rekomendasi untuk DKI.

"Nilai rekomendasinya mencapai Rp 454,8 miliar," kata anggota V BPK Agung Firman Sampurna pada Selasa, 29 Oktober 2013. Saat ini, Agung mengatakan baru 63 persen rekomendasi yang dijalankan.

Kemudian ada 23 persen rekomendasi yang belum sesuai meski sudah diperbaiki dan 12 persen rekomendasi belum dilaksanakan. Sisanya adalah rekomendasi yang tidak bisa dilaksanakan.

Menurut Agung, kebanyakan rekomendasi ini merupakan turunan dari hasil temuan BPK yang mencatat ada kerugian negara, potensi kerugian, dan ketidakhematan DKI. Seperti ada pengadaan atau pekerjaan fiktif.

Kemudian, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan mark up. Selain itu, Agung melanjutkan, aset DKI yang dikuasai pihak lain atau aset yang hilang juga berpotensi merugikan negara.

Kemudian, perilaku tidak hemat juga masih muncul dalam temuan BPK di kurun waktu tersebut. Seperti pengadaan barang yang melebihi kebutuhan serta kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai.

Agung menjelaskan beberapa rekomendasi yang diberikan seperti membenahi sistem pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kuncinya adalah tidak molor waktu pengesahan.

Anggaran yang dibahas dalam waktu mepet rawan penyimpangan. Sebab, dalam temuan BPK lainnya, hanya 36 persen dari 431 pemerintah daerah di tahun anggaran 2013 yang tepat waktu. Jakarta termasuk telat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembahasan yang sesuai jadwal akan membuat perencanaan matang dan mengurangi penyimpangan. Selain itu, perlu ada perbaikan sistem tender.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil rekomendasi ini kebanyakan adalah audit pada APBD sebelum ia menjabat. "Tapi memang sudah konsekuensi untuk meneruskan," katanya.

Ia mengatakan akan menjalankan rekomendasi ini secara bertahap. Salah satunya adalah pelaksanaan e-katalog dan e-budgeting.

Tujuan e-katalog ini adalah untuk memangkas tender. Dengan cara ini, belanja barang tidak perlu lewat tender, mirip membeli barang di online shop. Bahkan, bisa lebih transparan dan cepat.

Sedangkan e-budgeting, akan diujikan pada pembahasan APBD 2014. Teknisnya ada sistem yang akan mengunci anggaran mana saja yang tidak diperlukan.

SYAILENDRA

Baca juga:
Nasihat MUI buat FPI dan Jokowi Soal Lurah Susan

Rapat DPR Semalam, Jokowi 'Dibantai' Soal Ria Rio

Ahok: Indonesia Butuh Pemimpin yang Bisa Perang

Dua Lurah Diincar FPI, Wali Kota Jaksel Waspada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

7 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

53 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

7 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.