TEMPO.CO, Depok - Ketua Perkumpulan Pedagang Terminal Depok, Jawa Barat, Radia Sirait, mengatakan, pedagang akan melawan pembongkaran kios mereka oleh Pemerintah Kota Depok. Rencana pembongkaran pagi ini, Rabu, 8 Oktober 2014 sehingga mereka harus siaga sepanjang pagi. "Sepanjang belum ada kesepakatan, kami tetap melawan," kata Radia kepada Tempo, Selasa malam, 7 Oktober 2014.
Pemerintah Kota Depok akan membongkar 120 kios pedagang dan 180 lapak pedagang kaki lima di Terminal Kota Depok sekitar pukul 05.00, Rabu, 8 Oktober 2014. Terminal yang berada di Jalan Margonda Raya itu akan direvitalisasi menjadi terminal terpadu dengan pusat grosir, apartemen, dan hotel. Selain itu, terminal itu akan terintegrasi dengan Stasiun Depok Baru yang berada di belakangnya.
Sedikitnya 1.300 pasukan gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan petugas Dinas Perhubungan disiapkan untuk rencana pembongkaran itu. "Kami sudah memberikan surat perintah pembongkaran dan pengosongan lahan kepada pedagang sejak Senin (kemarin)," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Nina Suzana.
Radia mengatakan, pemerintah memang telah memanggil para pedagang untuk pertemuan. Namun, sampai saat ini tidak ada kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. "Sudah tiga kali pertemuan," katanya. Menurut dia, pemerintah harus memberikan solusi terbaik sebelum membongkar kios-kios itu. "Kami meminta kompensasi."
Informasi yang didapat Radia, penggusuran akan dilakukan pagi hari sekitar pukul 7.00. "Itu informasi yang kami dapat, kita lihat saja nanti (jadi atau tidaknya)," katanya.
Terminal yang berdiri sejak 1992 itu merupakan jantung kota sebagai tempat transit utama masyarakat yang keluar-masuk kota Depok. Belakangan, terminal itu dinilai sudah tidak layak karena terlalu penuh. Pemerintah pun sedang membuat terminal tipe A yang jauh lebih besar di Jati Jajar, Tapos, Depok, dan akan dioperasikan pada 2015.
ILHAM TIRTA
Berita Terpopuler:
JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB
