Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Pungutan Liar, Les Renang di SD Distop

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ilustrasi Pungutan Liar. ekonomi.inilah.com
Ilustrasi Pungutan Liar. ekonomi.inilah.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, Didi Sugandhi, menghentikan les renang di sebuah Sekolah Dasar di Jagakarsa. Alasannya, kegiatan ini dilaporkan memungut iuran dari orang tua siswa. "Mereka dimintai iuran Rp 5.000 per siswa," kata Didi saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: Ahok Ancam Turunkan Pangkat Pejabat Terlibat Pungli)

Les renang ini, kata Didi, awalnya merupakan inisiatif dari orang tua siswa. Mereka menghendaki agar anaknya diberikan tambahan pelajaran renang. Namun, ada sebagian orang tua siswa yang keberatan dengan iuran yang dikenakan kepada mereka. "Akhirnya mereka melapor," ujarnya. (Baca: Empat Sekolah di Jakarta Utara Diduga Pungli)

Didi mengetahui laporan itu dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta sekitar 4 bulan lalu. Dia kemudian langsung mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Dari penjelasan mereka, akhirnya Didi memutuskan untuk menghentikan les renang itu. (Baca: Banyak Pungutan, Siswa Laporkan Kepala Sekolah)

Selain les renang tersebut, Didi mengatakan, belum mendapat laporan pungutan liar lain selama 7 bulan menjabat sebagai Kepala Suku Dinas. Menurut dia, masyarakat di Jakarta cenderung lebih terbuka terhadap informasi sehingga tahu jika ada pungutan yang tak sesuai aturan. Mereka pun bisa langsung menyampikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Komite Sekolah Main Pungut, Bubarkan)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan banyak masalah di kementeriannya. Salah satunya adalah persoalan pungutan liar di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap sekolah memang berpotensi untuk melakukan pungutan liar, terlebih di daerah terpencil. (Baca: Di Bima, Sekolah Minta Tebusan untuk Ponsel Sitaan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Didi mengatakan untuk mengantisipasi hal ini, dia mengajak sekolah-sekolah di daerahnya untuk melakukan deklarasi transparansi dan akuntabilitas anggaran. Bulan lalu, sebanyak 504 SD di Jakarta Selatan sudah melakukan hal itu. "Pekan depan baru akan deklarasi untuk tingkat SMP," ujarnya. (Baca juga: Ahok Izinkan Sekolah Negeri Tarik Pungutan)

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:

Longsor Banjarnegara | Kapal Selam Jerman | Rekening Gendut Kepala Daerah

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand
Beri Jalan ke Jokowi, Sultan Yogya Dipuji Habis 
Dijerat KPK, Bupati Zaini Dibela Golkar Versi Ical
Ini 10 Cuitan yang Paling Banyak Di-Retweet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

17 hari lalu

Kepala Kejati Sumbar Asnawi. ANTARA
Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?


Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

30 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.


Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

41 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.


KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

42 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial


JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

18 Januari 2024

Warga melintasi poster caleg yang dicoret tulisan 'tersangka penusukan pohon' di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Senin, 15 Januari 2024. Pelabelan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu sebagai bentuk protes atas pemasangan alat peraga kampanye caleg dengan memaku pohon yang melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024 pasal 70 huruf H. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.


Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

17 Januari 2024

Sejumlah siswa bermain di Lapangan SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu, 9 Oktober 2019. Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA
Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.


Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

3 Desember 2023

Ilustrasi KJP
Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

Seorang warga penerima KJP Plus mengaku anaknya telah mendapat KJP Plus sejak 2017, tapi tiba-tiba dicabut usai Dinas Pendidikan bersih-bersih data.


Cerita Penerima KJP Plus yang Datanya Dicoret: Angkot Dibilang Mobil Mewah?

29 November 2023

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cerita Penerima KJP Plus yang Datanya Dicoret: Angkot Dibilang Mobil Mewah?

Penyisiran ulang data penerima bantuan sosial oleh Pemprov DKI berdampak antara lain dicoretnya sebanyak 75.497 siswa pemegang KJP Plus.


70 Gedung Sekolah di Kota Serang Alami Kerusakan Berat

28 November 2023

Guru mengajar sejumlah siswa yang duduk di lantai tanpa bangku dan meja belajar di SD Negeri Gelam 2 di Kampung Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis, 2 September 2021. ANTARA/Asep Fathulrahman
70 Gedung Sekolah di Kota Serang Alami Kerusakan Berat

Menurut Suherman, kerusakan gedung sekolah itu akan segera ditangani.


Atap Sekolah Roboh, Sebagian Rombel SDN Pondok Cabe Udik 2 Numpang Dulu ke Sekolah Terdekat

27 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Deden Deni dan Kepala Sekolah SDN Pondok Cabe Udik 2 meninjau atap sekolah roboh itu, Senin 27 November 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Atap Sekolah Roboh, Sebagian Rombel SDN Pondok Cabe Udik 2 Numpang Dulu ke Sekolah Terdekat

Setelah peristiwa atap sekolah roboh Sabtu lalu, Disdikbud Tangsel akan memprioritaskan renovasi total SDN Pondok Cabe Udik 2.