TEMPO.CO , Bogor - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Undangan itu dalam rangka rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa dan Maluku.
Dalam pertemuan itu, Ahok mengatakan banyak membahas isu-isu kedaerahan. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah mengenai isu penegakan hukum terhadap penyalahgunaaan wewenang di masing-masing daerah. "Seperti yang terjadi di Ambon, ada salah seorang kepala dinas hanya gara-gara salah kebijakan, dan dimuat di koran, lantas langsung diperiksa Kejaksaan," kata Ahok, di Istana Bogor, Jumat, 13 Februari 2015.
Ahok enggan menyebutkan siapa pejabat yang dimaksud dan kasusnya. Namun, kata Ahok, pada prinsipnya seorang pejabat daerah dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada meningkatnya anggaran, bukan berarti pejabat itu melalukan tindak pidana korupsi.
"Model-model seperti itu yang dijanjikan beliau (Jokowi) agar ke depannya lebih diperbaiki," ujarnya. "Dan jangan percaya dengan isu miring terkait kebijakan yang melibatkan anggaran. Agar pejabat tidak takut mengambil kebijakan."
Ahok juga mengatakan Jokowi menjanjikan akan mengucurkan total anggaran sebesar Rp 5 triliiun ke semua daerah. Rinciannya, masing-masing daerah mendapat Rp 80-100 miliar untuk fokus pembangunan infrastruktur.
Namun, menurutnya, jika Pemprov DKI diberikan dana untuk pembenahan dan pembangunan infrastruktur, maka akan ditolak. "Jakarta biar dari kami saja menggunakan dana sendiri, lebih baik diberikan ke daerah lain, seperti Pulau Seram," ujarnya.
"Saya sudah berbicara dengan Kemen PU, daripada buat infrastuktur Jakarta yang tambal-sulam mending diberikan ke daerah lain. Biarin saja orang Jakarta kalau ada kerusakan jalan atau infrastruktur paling warganya maki-maki gubernur."
Selain masalah hukum, Ahok mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga membicarakan mengenai kesejahteraan dan ketahanan pangan. Salah satu contohnya adalah memindahkan konsep jatah beras miskin (raskin) menjadi beras daerah (rasda). "Usulannya jangan raskin, tapi rasda, beras daerah, karena apabila daerahnya kelebihan beras, diberikan untuk orang yang tak mampu," ujarnya. Nanti mereka diberikan kartu, sehingga kalau orang mau beli seperti kasih e-money."
Ahok memuji langkah Jokowi dalam melakuan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Karena menurut dia, rapat semacam ini bisa menyelesaikan permasalahan di daerah dengan satu garis komando antara pemerintah pusat dan daerah. "Mirip modelnya Pak Soeharto yang setelah dengarkan pemerintah daerah langsung bergerak," ujarnya. "Saya yakin cara seperti ini sangat bagus."
REZA ADITYA
