Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Kartu Jakarta Pintar Telat, Beli Seragam Terhambat

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Sejumlah warga yang mayoritas terdiri dari para ibu mengantri pencairan dana KJP di Kantor Cabang Bank DKI  Johar Baru, Jakarta (18/7). TEMPO/Subekti.
Sejumlah warga yang mayoritas terdiri dari para ibu mengantri pencairan dana KJP di Kantor Cabang Bank DKI Johar Baru, Jakarta (18/7). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Yeni Sumi Hakim, 33 tahun, mengeluh karena dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kedua pada tahun lalu belum juga masuk rekening. Pemerintah, kata dia, terakhir kali menyetor dana bantuan pada September 2014. Itu pun sudah tergolong telat dua bulan karena janji pemerintah mencairkan dana saban enam bulan seharusnya dibayarkan pada Juni dan Desember. "Belum ada dana masuk sepeser pun untuk jatah kedua," kata warga RT 01 RW 02 Kampung Melayu itu sambil membeberkan buku rekening KJP yang menyisakan saldo Rp 60 ribu.

Yeni mengungkapkan termin pencairan dana per semester juga terlalu lama. Bantuan Rp 180 ribu per bulan akhirnya dibayarkan saban enam bulan yang totalnya Rp 1.080.000. Padahal, kata dia, ada kebutuhan sekolah anaknya yang harus dibeli di pertengahan semester, seperti alat tulis. "Idealnya tiap tiga bulan sekali dana itu cair, syukur-syukur tiap bulan masuk rekening," ujarnya.

Erri Kurniawati, 33 tahun, mengeluhkan masalah serupa yang dihadapi Yenni. Dia menyebut pada tahun pertama pemberian KJP tak ada masalah, namun pencairan dana mulai tersendat sejak tahun lalu. Keterlambatan ini tak pelak menjadi masalah bagi keluarga Erri dalam membiayai putranya yang bersekolah di SD Negeri Balimester 06, Jakarta Timur.

"Pembelian buku atau seragam pakai uang sendiri dulu," kata warga RT 09 RW 02 Kampung Melayu ini. Siasat lain, dia menambahkan, pembelian perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan seragam ditunda sehingga menggunakan peralatan sekolah yang masih layak pakai sampai duit KJP masuk rekening.

Erri juga mengeluhkan cara pelaporan KJP. Menurut dia, pemerintah memaksa pembuatan laporan dalam bentuk bukti belanja dikliping dan dikelompokkan per triwulan. Padahal, pencairan KJP per enam bulan. "Repotnya laporan itu harus sudah diserahkan ke sekolah seminggu setelah dana masuk rekening," dia menjelaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ari Budiman, mengakui bila ada keterlambatan dalam pencairan duit KJP. Menurut dia, salah satu faktor belum cairnya dana KJP karena anggaran pendidikan termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "APBD-nya saja masih dalam pembahasan oleh Gubernur dan DPRD. Belum disahkan," ujarnya.

Kartu Jakarta Pintar digagas Joko Widodo, saat itu masih Gubernur DKI Jakarta. Program andalannya itu diluncurkan dengan iming-iming bantuan tunai lewat rekening bank untuk meringankan beban ekonomi warga Jakarta yang anaknya masih bersekolah. Selang tiga tahun sejak diluncurkan pada 2012, implementasi KJP barangkali tak semulus bayangan Jokowi yang kini Presiden Indonesia. Kebijakan ini meninggalkan banyak lubang di sana-sini. Mulai dari pencairan duit yang terlambat hingga makin sulitnya warga mengakses bantuan pendidikan ini.

RAYMUNDUS RIKANG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman
Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara, Jakarta, Jumat 18 Desember 2020. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub mengoperasikan kembali layanan di Stasiun Jatinegara yang kini memiliki 8 jalur dengan 4 peron dan mengubah level crossing (lintas bawah) menjadi overpass (lintas atas) demi meningkatkan keselamatan penumpang. Stasiun Jatinegara juga dilengkapi eskalator serta lift untuk memudahkan penumpang, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas serta fasilitas penunjang seperti ruang kesehatan dan laktasi. Revitalisasi Stasiun Jatinegara yang berada di atas lahan 3.600 meter persegi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan baik bagi penumpang KRL maupun kereta jarak jauh. TEMPO/Subekti.
Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Karyawan beraktivitas di depan display rokok yang ditutupi kain putih di salah satu minimarket di Jakarta, Selasa 14 September 2021. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan display serta poster produk rokok di seluruh pusat perbelanjaan yang bertujuan menekan angka perokok di ibukota. Penutupan display produk rokok tersebut dilakukan berdasarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok. TEMPO/Muhammad Hidayat
Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.