TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sudah menyampaikan laporan tentang kisruh APBD DKI 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Jumat siang, 27 Februari 2014, Ahok menemui Presiden di Istana Merdeka. "Dia cuma senyum waktu saya ceritakan bakal diangket oleh DPRD."
Menurut Ahok, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan dukungan agar pemerintah DKI Jakarta tetap melaksanakan e-budgeting. "Karena memang Presiden ingin sistem ini nanti berlaku secara nasional, di seluruh provinsi."
Presiden Jokowi, ujar Ahok, juga memahami betul konflik anggaran antara eksekutif dan legislatif itu. "Dulu zaman Pak Jokowi jadi Gubernur di sini juga, kan, kena modus titipan-titipan anggaran sewaktu penyusunan APBD." Dia mencontohkan pencoretan anggaran sebesar Rp 4 triliun dalam anggaran Dinas Pendidikan tahun lalu. "Waktu itu program yang sudah kita coret ternyata muncul lagi setelah pembahasan APBD Perubahan di DPRD," ujarnya.
"Pak Jokowi bilang, e-budgeting harus jalan. Soalnya, kalau enggak, ya, anggaran kita bakal dikontrol orang," ucap Ahok sebelum bertolak menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin sore.
Ahok mendatangi kantor komisi antirasuah untuk melaporkan dugaan penggerogotan anggaran dan penyisipan program siluman yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta. "Ini saya mau ke KPK," ujar Ahok sebelum masuk ke mobil pribadinya.
Sejak diancam akan dimakzulkan pada pekan lalu, hingga akhirnya kemarin anggota Dewan memutuskan memakai hak angket, Ahok memang menyatakan akan melaporkan dugaan anggaran siluman itu baik ke KPK maupun kejaksaan. "Saya pinginnya mengangket anggota DPRD juga, tapi kan enggak bisa, makanya minta bantuan penegak hukum saja," ucapnya.
Sebelumnya, pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mempersilakan Ahok melaporkan dugaan permainan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun tersebut. KPK menyatakan siap membantu pemerintah DKI.
PRAGA UTAMA
