TEMPO.CO, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan hak angket yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak selalu berakhir pemakzulan. "Jika tuduhan tak terbukti, tidak ada alasan bagi legislatif untuk ngotot menggunakan hak pemakzulan," katanya beberapa waktu lalu.
Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Refly menilai tak mudah untuk menurunkan Ahok. "Mengganti kepala daerah sulit dilakukan apabila tak memiliki bukti yang cukup kuat mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok," kata dia.
Angket digelar oleh DPRD dengan alasan Ahok menabrak aturan. Rancangan APBD 2015 sebesar Rp 73 triliun yang dikirimnya kepada Menteri Dalam Negeri dianggap cacat. Rancangan yang akhirnya dikembalikan oleh Menteri itu tak menyertakan program yang diusulkan Dewan. DPRD pun menuding Ahok melanggar etika dan norma kepala daerah seperti diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Konflik itu meletup setelah Gubernur Ahok mencoret banyak sekali proyek usulan kalangan DPRD. Total proyek yang mereka usulkan mencapai Rp 12 triliun. Anggaran inilah yang disebut Ahok sebagai siluman karena tidak masuk dalam sistem e-budgeting DKI.
Pertikaian itu belum tentu akan berujung pada kejatuhan Ahok karena masih memerlukan setidaknya tiga tahap lagi.
1. DPRD Mengeluarkan Hasil Angket
Refly Harun mengatakan hak angket DPRD itu berujung pada hasil penyelidikan. Tapi, tidak semua pelanggaran dapat diteruskan pemakzulan. Sebab, ada klasifikasi pelanggaran apakah termasuk pelanggaran berat seperti korupsi dan tindak pidana lain atau hanya maladministrasi. "Jika terbukti gubernur melakukan pelanggaran hukum maka dewan berhak memakai hak menyatakan pendapat (pemakzulan)," kata dia.
2. Menyatakan Pendapat
Sesuai dengan Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD bisa menggunakan hasil angket itu untuk menyatakan pendapat. Rumusan hak ini diatur dalam Pasal 106 Ayat 6, yakni “ menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
3. Pengujian di Mahkamah Agung
Andaikata DPRD berpendapat bahwa gubernur telah melanggar sumpah, menabrak larangan, atau mengabaikan kewajibannya, maka upaya pemakzulan harus harus diuji lagi di Mahkamah Agung. Menurut Refly Harun, bila MA membenarkan ada pelanggaran hukum, masalah ini akan dikembalikan kepada DPRD apakah akan mengganti eksekutif. "Jika iya, maka usul penggantian kepala daerah ini harus diajukan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan," kata Refly.
DINI PRAMITA I TIM TEMPO
