TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai pendukung hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggelar pertemuan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Maret 2014. Perwakilan masing-masing partai hadir, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat yang menyatakan telah mundur dari angket.
Agenda pertemuan adalah memastikan tidak ada lagi partai menarik angket yang telah digulirkan. "Pertemuan biasa. Check list ada yang ‘masuk angin’ lagi tidak," kata juru bicara panitia angket, Fahmi Zulfikar Hasibuan, saat dihubungi, Ahad, 8 Maret 2015. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu sepakat tetap melanjutkan hak penyelidikan DPRD itu.
Hak angket digunakan DPRD untuk merespons sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dewan menganggap Ahok tidak menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 hasil kesepakatan bersama ke Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin menginginkan Ahok mengakui kekeliruannya terkait dengan APBD 2015. "Kami pengin Ahok mengakui telah melakukan hal keliru," ucapnya. Sebab, menurut dia, sudah jelas APBD yang diserahkan bukan hasil kesepakatan bersama.
Karena itu, ujar dia, Ahok telah melanggar tata cara penyampaian APBD. "Kami ngomong soal administrasi negara, dan dia melanggarnya. Apa yang dikirim tidak ada satu pun dari Dewan," tutur Selamat. Padahal, dalam pidato pengesahan APBD 2015 pada 27 Januari lalu, Ahok secara jelas menyebutkan mengakomodasi semua pokok pikiran anggota DPRD.
Namun, kata Selamat, dalam APBD yang diserahkan ke Kementerian, tak satu pun ditemukan pokok pikiran Dewan. Ahok malah menyebut pokok pikiran yang diusulkan DPRD sebagai dana siluman. "Jelas-jelas itu hasil pembahasan bersama," ucap Ketua PKS Jakarta itu.
Maka pertemuan di Grand Hyatt kemarin, ujar Selamat, memastikan partai pengusung angket tetap solid. "Jaga kekompakan Dewan," tuturnya. Selain itu, persamuhan itu juga menelurkan kesepakatan bahwa DPRD harus menyikapi angket dengan kepala dingin, tak terbawa emosi.
ERWAN HERMAWAN
