TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan program Smart City memiliki fungsi lain selain memantau keadaan lingkungan. Dari aplikasi tersebut, Ahok juga bisa memantau anak buahnya yang bekerja dan mangkir.
"Saat ini ada 300 petugas Dinas Perhubungan yang matikan aplikasi tersebut," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 14 April 2015.
Ahok menjelaskan para pegawai tersebut menonaktifkan aplikasi Cepat Respons Opini Publik (CROP) yang ada pada telepon seluler mereka. Dari aplikasi tersebut, mereka akan menerima pengaduan dan laporan warga yang dikirim melalui aplikasi QLUE, surat elektronik dki@jakarta.go.id, laman Twitter @jakartagoid, laman Facebook Jakarta.go.id, PetaJakarta.org, LAPOR 1708, atau kanal lainnya.
Mekanismenya, Ahok menjelaskan, keberadaan para petugas bisa terdeteksi lewat aplikasi tersebut. Telepon seluler para petugas lapangan akan dilengkapi aplikasi CROP.
Petugas yang posisinya paling dekat dengan lokasi akan menerima tugas dari pusat kendali. Petugas akan mendatangi lokasi yang dimaksud dan mengambil gambar hasil pengerjaannya. Gambar tersebut akan dikirim kembali ke pusat kendali dan pelapor.
Ahok menduga alasan para petugas mematikan aplikasi tersebut agar keberadaan mereka tak terlacak. Dengan begitu, mereka bisa bebas dari tugas. "Menghilangkan diri, kurang asem itu," kata Ahok.
Ahok mengatakan akan menjadikan data itu sebagai bahan penilaian kinerja para petugas. Ia berujar, perombakan akan dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 disahkan. "Nanti kami evaluasi," ujar Ahok.
LINDA HAIRANI
