Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus UPS, Ketua DPRD DKI: Semoga Tidak Kriminalisasi

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menunjukan surat izin penggeledahan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri di ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menunjukan surat izin penggeledahan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri di ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendatangi gedung DPRD saat dilakukan penggeledahan oleh Badan Reserse Kriminal. Ia berujar penggeledahan terkait kasus pengadaan Uninterrupible Power Supply. "Penggeledahannya terkait kasus UPS," kata Prasetyo di gedung DPRD, Senin, 27 April 2015.

Setibanya di gedung Dewan, Prasetyo langsung menuju Sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta. Ia berada di ruangan tersebut tak sampai lima menit. Prasetio menjelaskan Dewan belum akan memberikan bantuan kuasa hukum kepada Lulung dan Fahmi Zulfikar Hasibuan. "Kami menganut azas praduga tak bersalah," ujar dia.

Pantauan Tempo, penggeledahan dilakukan bersamaan di tiga lokasi: ruangan Lulung di lantai 9, ruang kerja anggota DPRD dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan di lantai 5, dan Sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta lantai 1. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Proses itu selesai lebih dulu di ruangan Lulung pada pukul 18.20 WIB.

Dari ruang kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyita dua tas ransel dan satu bundel map berisi dokumen. Lima orang penyidik yang mengenakan kemeja putih dan pantalon hitam kemudian menuju ruang Sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prasetyo berujar penggeledahan itu sudah dilengkapi dengan surat tugas. Ia berharap pengusutan kasus ini tak berjalan lancar dan tak ada kriminalisasi. "Ada surat tugasnya," ujar Prasetyo.

LINDA HAIRANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

9 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

45 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

26 November 2023

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Foto: X/@PrasetyoEdi_
Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menggantikan Gembong Warsono yang wafat


Prasetyo Edi Marsudi Ditunjuk Jadi Plt Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Isi Posisi yang Ditinggalkan Gembong Warsono

18 Oktober 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI usulan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Prasetyo Edi Marsudi Ditunjuk Jadi Plt Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Isi Posisi yang Ditinggalkan Gembong Warsono

Masa jabatan Prasetyo Edi Marsudi menjadi Plt Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI akan berlangsung hingga ketua fraksi definitif ditetapkan.


Proses Pergantian Cinta Mega dan Empat Kader PSI di DPRD DKI Dimulai

12 Oktober 2023

Cinta Mega membantah tuduhan main game slot saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, meski video yang beredar telah memperlihatkan aksinya. Dia mengaku hanya membuka game Candy Crush. Cinta berdalih game itu menyala di tablet saat menunggu rapat yang mengalami penundaan karena ada masalah audio. Foto: Dokumentasi DPRD DKI Jakarta
Proses Pergantian Cinta Mega dan Empat Kader PSI di DPRD DKI Dimulai

Proses pergantian sepuluh anggota DPRD DKI, termasuk Cinta Mega yang dipecat dari PDIP karena judi slot, dimulai


DPRD DKI Setujui Rencana Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Proyek RDF Rorotan

13 September 2023

Rapat paripurna Raperda APBD Perubahan 2023 di gedung DPRD DKI, Senin, 11 September 2023. TEMPO/Nur Khasanah
DPRD DKI Setujui Rencana Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Proyek RDF Rorotan

DPRD DKI menyetujui rencana Pemprov DKI meminjam Rp1 triliun kepada PT SMI untuk proyek pengolahan sampah jadi bahan bakar atau RDF Rorotan


PNS DKI WFH 50 Persen, Ketua DPRD juga Kerja dari Rumah Demi Hindari Polusi Udara Jakarta

18 Agustus 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa KPK terkait pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur pada Senin 10 April 2023. Foto: Mirza Bagaskara
PNS DKI WFH 50 Persen, Ketua DPRD juga Kerja dari Rumah Demi Hindari Polusi Udara Jakarta

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berdalih dia perlu WFH agar tidak banyak orang yang sakit seperti saat pandemi Covid-19.


Ketua DPRD DKI Usul Ada Anggaran Kunker ke Luar Negeri, Heru Budi: Dikasihlah

13 Agustus 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. FOTO/Instagram/prasetyoedimarsudi
Ketua DPRD DKI Usul Ada Anggaran Kunker ke Luar Negeri, Heru Budi: Dikasihlah

Pj Gubernur Heru Budi Hartono setuju ada anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk DPRD DKI


BPKD DKI: Proyeksi Pendapatan Sepanjang 2024 Sebesar Rp 72,32 Triliun

13 Agustus 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami Kepala BPKD Michael Rolandi Cesnanta Brata yang baru dilantik bersama 10 Pejabat Tinggi Pratama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 November 2022./Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
BPKD DKI: Proyeksi Pendapatan Sepanjang 2024 Sebesar Rp 72,32 Triliun

Proyeksi pendapatan Pemprov DKI sepanjang 2024 sebesar Rp72,32 triliun.